Gubernur Sumbar Tekankan OPD Serius Berinovasi

PADANG – Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, menekankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan provinsi yang dipimpinnya untuk serius melihat perkembangan. Terutama dalam berinovasi pada setiap program yang dijalankan. Sebab, dengan adanya inovasi, kerja akan semakin efektif.

“Maka itu, kami minta masing-masing OPD wajib mengusulkan minimal sepuluh inovasi, apalagi inovasi ini memberikan pembaruan dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya, usai bimbingan teknis pengelolaan inovasi daerah di Auditorium Gubernur, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, inovasi yang diharapkan itu tentu sesuai dengan kondisi di daerah dan kebutuhan di masyarakat. Untuk itu, Irwan Prayitno menekankan, jangan melakukan program inovasi-inovasi yang tidak bermanfaat.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumatra Barat, Reti Wafda, mengungkapkan, saat ini usulan inovasi daerah dari setiap OPD di lingkup Pemprov Sumbar sebanyak 612 usulan. Setiap OPD memang diwajibkan mengusulkan sepuluh inovasi.

“Jadi, 612 usulan inovasi telah terverifikasi, dan yang telah berjalan sekitar 254 inovasi. Usulan ini masih dalam tahap ide dan proses pelaksanaan 358 inovasi. Maka, adanya kegiatan inovasi daerah ini dapat menjadi persiapan bagi Pemprov Sumatra Barat, untuk mengikuti penilaian Innovative Government Award (IGA) tahun depan, yang sebelumnya penilaian IGA masih dilaksanakan secara manual,” katanya.

Dilanjutkannya, pada 2018, Pemprov Sumatra Barat menjadi daerah dengan kategori terinovatif, bersamaan dengan daerah lain, sehingga dianugerahi penghargaan IGA 2018.

“Ada tiga daerah terinovatif saat itu, yakni Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatra Barat. Kita berada di posisi ketiga daerah terinovatif,” ulasnya.

Menurutnya, persaingan pada 2019 akan semakin ketat, karena semua daerah sudah memahami kendala dalam penilaian inovasi tersebut. Karena, tidak semua daerah mengetahui, ada 21 indikator dalam penilaian inovasi daerah, di antaranya kelengkapan bahan administrasi pendukung ,sehingga banyak inovasi yang didaftarkan tidak mendapatkan nilai baik.

“Untuk itu, seluruh OPD di Sumatra Barat akan dibekali dengan pemahaman tentang indikator yang harus dipenuhi, sehingga inovasi yang dilakukan mendapatkan porsi penilaian yang tepat,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri, Safrizal, mengatakan, bahwa untuk menciptakan inovasi ini semua pihak mesti terlibat, sehingga tidak hanya kepala daerah saja yang memikirkan kemajuan inovasi di daerahnya. Namun, juga stakeholders terkait hingga masyarakat.

“Untuk itu, kebijakan inovasi daerah harus mengacu pada prinsip peningkatan efesiensi dan perbaikan kualitas pelayanaan,” pungkasnya.