Gubernur DKI Tekankan Pertumbuhan Ekonomi Perhatikan Pemerataan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan pertumbuhan ekonomi di Jakarta harus memperhatikan unsur pemerataan ekonomi, bukan ketimpangan ekonomi yang semakin melebar. Untuk itu, forum konsultasi menjadi penting dalam penyusunan draf rencana kebijakan pada 2020 mendatang, karena berkolaborasi bersama melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan unsur masyarakat di DKI Jakarta.

“Kalau melihat proyeksi pertumbuhan, pada 2020 diproyeksikan di kisaran 6,3 persen. Sedikit di atas tahun 2019, yaitu sekitar diproyeksikan 6,2 persen,” ucap Anies, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).

Forum yang akan terbagi menjadi beberapa kelompok, diharapkan dapat menghasilkan dokumen lengkap berisi saran, kritik, maupun masukan untuk pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan tepat sasaran-tepat manfaat.

“Kita berharap, momentum pertumbuhan ini dipakai untuk benar-benar memikirkan kualitas. Karena, kalau kita hanya sampai pada angka persentase, dia tidak mencerminkan seberapa banyak di masyarakat merasakan pertumbuhan ekonomi ini,” kata Anies.

Dia mengatakan, momentum yang baik ini harus dijaga bersama-sama. Dia juga berharap di dalam forum ini, akan bisa mendapatkan anjuran-anjuran, masukan tentang aspek-aspek apa saja yang harus diperhatikan, agar angka pertumbuhan yang semula diharapkan tinggi, bisa memberikan kualitas yang baik pula.

Anies menekankan, perlu adanya pertumbuhan yang berkualitas di Jakarta, agar peningkatan kesejahteraan dapat berkelanjutan.

“Kita menginginkan, agar Jakarta menjadi tempat di mana peningkatan kesejahteraan terjadi secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan itu bisa berkelanjutan, itu artinya kegiatan perekonomian harus tumbuh,” ujarnya.

Selain itu, orang nomor satu di Ibu Kota Jakarta menginginkan Jakarta dapat bergerak lebih baik dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Dia berharap, pada 2020, kebijakan-kebijakan dapat disusun untuk merasakan pertumbuhan yang berkualitas.

“Kita menginginkan agar di Jakarta, perekonomian kita bergerak lebih baik, pertumbuhan terjadi, tapi juga ada kualitas yang tinggi. Dan, kualitas itu artinya semua merasakan manfaatnya. Kita berharap, pada 2020, kebijakan-kebijakan yang disusun memungkinkan bagi kita untuk merasakan pertumbuhan yang berkualitas itu,” ujarnya.

Anies menyebutkan, beberapa kebutuhan mendasar di Jakarta yang perlu dientaskan dan dirumuskan solusinya bersama-sama, antara lain akses penyediaan air bersih, sistem tata kelola sampah rumah tangga, kesetaraan kesempatan bagi penyandang disabilitas, hunian yang terjangkau, penataan kampung kumuh menjadi kampung bersih dan nyaman, serta sistem transportasi publik massal yang dapat menjangkau hampir keseluruhan wilayah Jakarta.

“Ini forum brainstorming. Forum mendengar. Tidak ada ide yang perlu dibantah. Yang ada adalah ide yang diserap, lalu ide didiskusikan. Semua ide pada fase ini namanya brainstorming, yaitu curah konsultasi pemberian gagasan. Kita tampung, kita terima, kita diskusikan,” tuturnya.

Anies juga menyampaikan, indikator sederhana keberhasilan bagi pembangunan DKI Jakarta, dari rasa bahagia dan bersyukur tinggal di kota. Karena mendapatkan kehidupan yang layak serta lebih baik.

Perlu diketahui, Anies telah membuka secara resmi Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020.

Dalam penyusunan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, Pemeritah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pendekatan perencanaan secara bottom-up, melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat RW, tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan selanjutnya akan dilaksanakan Musrenbang tingkat Kota atau Kabupaten pada bulan Maret. Hingga pelaksanaan Musrenbang tingkat Provinsi yang akan datang pada minggu kedua bulan April 2019.

Pelaksanaan Musrenbang yang telah dilakukan, yaitu pelaksanaan forum RW di 2.737 RW yang telah selesai dilaksanakan pada 27 Januari 2019. Kemudian, pelaksanaan Musrenbang Kelurahan pada 267 Kelurahan yang telah selesai pada 17 Februari 2019.

Lalu, pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada 44 Kecamatan yang telah berakhir pada 10 Maret 2019. Seluruh proses tahapan Musrenbang tersebut dilakukan secara online, dengan menggunakan E-Musrenbang melalui musrenbang.jakarta.go.id.