Dua Tahun Berdiri, SMPN 3 Waigete Belum Miliki NPSN

MAUMERE – Sejak didirikan secara swadaya oleh masyarakat tanggal 17 Juli 2017, status SMPN 3 Waigete di dusun Klahit, desa Watudiran, kecamatan Waigete, kabupaten Sikka, tetap merana. Bahkan sekolah ini belum mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

“Kami belum terdaftar dan baru tahap pengusulan saja. Sampai saat ini belum mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional. Ini yang membuat sekolah kami tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), semua data guru dan murid bisa tercover di pemerintah pusat,” sebut kepala sekolah SMPN 3 Waigete, Hendrikus Seda, Minggu (24/3/2019).

Usulan sudah disampaikan ke dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) kabupaten Sikka. Jawaban dari dinas PKO melalui Kepala Bidang Pendiidkan Menengah, Muhammad Arifin, pihaknya masih menunggu informasi balik dari pusat.

“Ini yang membuat biaya insentif guru dan operasional sekolah murni berasal dari orang tua murid atau komite sekolah. Dinas PKO sudah mengetahui keberadaan sekolah ini. Biasanya 2 tahun berdidi sekolah sudah mendapatkan NPSN,” tuturnya.

Hendrik menyebutkan, pihaknya khawatir sebab tahun 2019 sudah ada kelas 9 sehingga tahun 2020 sudah ada siswa yang mengikuti ujian nasional. Kalau belum terdaftar di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentu tidak bisa melaksanakan ujian nasional di sekolah ini.

“Nanti kami akan melaksanakan ujian nasional di sekolah mana? Apalagi sekolah terdekat saja jaraknya sangat jauh sekali di Watubala kecamatan Waigete. Ini pasti menyulitkan anak murid,” ujarnya.

Untuk sementara, SMPN 3 Waigete belum mendapatkan fasilitas dari pemerintah dan semua operasional sekolah murni swadaya dari orang tua murid melalui komite. Para guru yang ada juga turut berpartisipasi menghidupkan sekolah ini.

“Kami mulai dengan nol. Ibarat kami memiliki aset tapi pemilik aset dalam hal ini pemerintah tidak memperhatikan. Pemerintah membuka sekolah dan para guru siap mengabdi tapi tidak mendapat perhatian. Rumah tangga baru seharusnya mendapat perhatian dari orang tua tapi tidak dilakukan,” sesalnya.

Uang komite untuk biaya insentif para guru sedangkan uang pembangunan terang Hendrik, untuk membeli perlengkapan lainnya seperti papan dan kapur tulis. Sekolah ini pernah mengalami kekurangan kapur tulis sehingga meminjam dari SDK Kloangaur desa Watudiran.

“Saya sebenarnya memilih untuk tetap mengabdi di sini tapi dari jenjang pendidikan saya belum memenuhi syarat. Saya sampaikan kepada para guru agar mereka tetap mengajar di sini karena jenjang pendidikan mereka cocok untuk mengajar di SMP. Kalau ada kepala sekolah baru pasti saya akan kembali ke sekolah asal,” ucapnya.

Peran komite sangat aktif dan tidak salah memilih ketua komite karena beliau peduli dengan pendidikan dan setelah dipilih dia tidak menolak.

“Apa yang sekolah alami kekurangan komite sangat membantu. Bahkan saat turnamen antarsekolah kami belum memiliki apa-apa sehingga kami mengumpulkan orang tua murid dan membahas bersama komite,” paparnya.

Orang tua murid, guru dan anak didik bahu membahu membuat lapangan sepak bola dan volly. Setiap orang tua menyumbang Rp25 ribu. Dari uang yang terkumpul sebesar Rp1 juta lebih akhirnya sekolah ini bisa daftar untuk ikut turnamen dengan biaya Rp955 ribu.

“Selasa sore semua guru dan murid membersihkan pasar Kloangaur dan saat hari pasar Rabu, kami mengedarkan kotak sumbangan untuk mohon dukungan. Dengan uang sumbangan Rp200 ribu dari warga, kami pun ikut turnamen futsal 3 kecamatan,” ujarnya.

Barnabas Kornelis, ketua komite SMPN 3 Waigete mengakui, kekompakan dan saling kerjasama antara komite sekolah, guru, kepala sekolah dan orang tua murid, membuat sekolah ini tetap berdiri. Pihaknya ingin sekolah ini tetap berdiri agar sumber daya anak-anak di kampung bisa meningkat.

“Kami mengutip dari setiap orang tua murid uang pembangunan sebesar Rp200 ribu setahun dan uang sekolah Rp400 ribu setiap tahun per siswa. Dengan uang tersebut, kami bisa membayar honor untuk para guru dan operasional sekolah,” terangnya.

Pihaknya berharap agar pemerintah kabupaten membantu sekolah ini terus berdiri. Ini penting agar angka drop out di desa Watudiran dan desa sekitarnya tidak tinggi. Keberadaan sekolah ini sangat membantu mencegah angka drop out.

“Banyak anak yang tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang SMP, sebab jaraknya sangat jauh hingga belasan kilometer dari desa mereka. Ini yang membuat para orang tua bergotong royong menyediakan dana agar sekolah ini terus berjalan,” ucapnya.

Kor, sapaannya, pun mengakui, para orang tua dan guru hendak membangun kembali ruang kelas dan ruang guru yang rubuh diterpa angin kencang. Namun pihaknya masih menunggu kondisi angin kencang reda terlebih dahulu.