Anies: Urgensi Jembatan Antarkampung, Perkuat Persaudaraan

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jakarta Pusat, yang berencana membangun jembatan antarkampung. Pembangunan ini bukan hanya berkualitas karena memberikan akses yang merata ke seluruh warga, namun juga akan memperkuat hubungan antarkampung.

“Kita apresiasi rencana Pemkot Jakpus untuk membangun jembatan antarkampung, sehingga tidak saja menambah akses warga, melainkan juga menyambungkan silahturahmi dan mempererat persaudaraan antarkampung. Hal ini karena nantinya mereka akan lebih sering berinteraksi,” kata Anies di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menuturkan, pertumbuhan yang berkualitas sangat ditentukan dari seberapa meratanya pembangunan yang dilakukan dan siapa saja yang merasakan pembangunan tersebut.

Sebagai contoh, pengambilan kebijakan untuk memberi akses kepada pengendara bermotor di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Kita ingin pertumbuhan Jakarta merata. Contohnya, kita membuka Jalan Sudirman – MH. Thamrin, semata-mata karena kita melihat pengiriman makanan, snack, dan lainnya yang berasal dari usaha mikro sangat tinggi di jalan itu. Maka dari itu, akses juga harus kita berikan kepada mereka yang lemah,” tandasnya.

Anies berharap pada forum tersebut, ada aspek kesetaraan serta keberpihakan kepada warga yang masih lemah, sehingga pembangunan akan dirasakan semua lapisan kelas sosial ekonomi masyarakat.

“Saya berharap, dalam forum ini menekankan adanya pemerataan. Kita tegaskan kita ingin membesarkan yang kecil agar semua merata,” paparnya.

Dia menginginkan kegiatan Musrenbang bukan hanya jadi rutinitas tahunan semata, melainkan memunculkan gagasan baru untuk pembangunan merata di kawasan Jakarta Pusat.

“Kami ingin forum Musrenbang karena dikerjakan tiap tahun jangan dikerjakan sebagai rutinitas saja harus dikerjakan baik dan benar. Kita ingin pembangunan di Jakarta merata. Kita tak ingin mengecilkan yang besar tapi membesarkan yang kecil,” katanya.

Menurutnya, kawasan Jakarta Pusat ini sebagai daerah pusat pemerintahan, Jakarta Pusat harus mampu menyelesaikan permasalahan mendasar masyarakat. Dia ingin agar kebutuhan primer menjadi prioritas.

“Jakarta Pusat tempat pusat pemerintahan di tempat ini urusan mendasar harus beres. Air dibereskan. Kota/pusat harus memiliki air bersih jadikan itu prioritas. Kebutuhan keluarga harus beres,” kata dia.

Wali Kota Jakarta Pusat, Bayu Megantara, menjelaskan, terdapat sejumlah pembangunan prioritas yang akan dilakukan di Jakarta Pusat pada 2020 yakni, pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di atas badan jalan, pembangunan atau perbaikan JPO di atas badan air, pembangunan karang taruna dan taman edukasi masyarakat.

Lalu, mewujudkan Jakarta Pusat sebagai kota literasi dengan membentuk pojok literasi, walking fun di 10 rute, jam belajar malam. Selain itu, membuat gerakan baca Jakarta, aktivitas taman baca masyarakat di 10 lokasi.

Bayu mencontohkan, salah satu JPO yang akan dibangun berada di wilayah Cempaka Putih. Dia ingin menggabungkan dua sisi menjadi satu sebagai akses kebutuhan sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.

“Warga mengusulkan jembatan yang sama seperti di Jakarta Timur. Betul-betul dua kebutuhan di dua wilayah yang sama. Begitu juga akses untuk jalan ke sekolahan, jadi itu masyarakat butuh jembatan yang menghubungkan ke sekolahan,” papar dia saat sambutan di depan Gubernur DKI dan jajarannya.

Perlu diketahui, terdapat sejumlah program strategis yang perlu disinkronkan dalam Musrenbang di Jakarta Pusat, antara lain:
– Pembangunan Jakarta Sewerage System (JSS) Zona 1;
– Penataan Kawasan Johar Baru;
– Penataan Kawasan Pasar Baru; dan
– Penataan Kawasan Kebon Bang Jaim di Jalan Kebon Sirih-Jalan Jaksa-Jalan Sabang (Agus Salim)-Jalan Wahid Hasyim.

Selain itu, program kegiatan pembangunan wilayah tahun 2020 diharapkan dapat selaras dengan kegiatan strategis daerah lainnya, seperti pengelolaan air bersih, persampahan, naturalisasi sungai, hunian yang layak, penataan kampung, peningkatan akses PAUD, hingga peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas.

Perlu adanya pola interaksi kolaborasi dengan memposisikan pemerintah sebagai kolaborator, untuk mengajak masyarakat menjadi ko-kreator dalam pembangunan kota Jakarta, baik dalam proses perencanaan, implementasi maupun pengawasannya.

Rancangan kegiatan pembangunan yang disusun melalui pola interaksi kolaborasi akan menjadi strategis karena juga dapat memacu beberapa aspek sekaligus, seperti pembentukan karakter dan budaya masyarakat, di samping menumbuhkan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan.