NTB Selesaikan Masalah Guru Honorer dengan Uji Kompetensi

Editor: Koko Triarko

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Muhammad Suruji/ Foto: Turmuzi

MATARAM – Sebagai upaya menyelesaikan permasalahan guru honorer tingkat SMA, SMK dan SLB yang jumlahnya mencapai lebih dari 7.000, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan seleksi melalui tes Uji Kompetensi Guru (UKG).

“Tes UKG dilakukan untuk menilai dan mengetahui, mana guru honorer yang memang layak dan memenuhi syarat untuk di SK-kan sebagai honorer daerah (Honda),” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Suruji, di Mataram, Kamis (7/2/2019).

Dikatakan, dari 8.000 pendaftar, hanya 7.000 yang memenuhi persyaratan administrasi, sementara yang lulus tes UKG hanya 576 orang, sehingga masih kurang dari total kebutuhan sebanyak 3.000 guru honorer.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diberikanlah kesempatan bagi guru honorer yang tidak lulus tes UKG pada gelombang pertama, untuk ikut tes UKG gelombang kedua nanti.

“Kalau nanti kebutuhan guru honorer sudah terpenuhi, sisanya ditawarkan untuk jadi pustakawan dengan mengikuti diklat, sebab kita tidak mau ada yang terbuang, semua diakomodir, cuma dilakukan secara bertahap,” katanya.

Suruji mengatakan, untuk guru honorer yang lulus tes UKG, nanti akan di SK-kan menjadi Honda dan akan digaji sesuai UMP.

“Ketika gubernur sudah acc, menerbitkan SK penugasan, baru kami akan atur siapa ditugaskan di mana, intinya ditugaskan di sekolah tempat honor, kalau sudah penuh akan digeser ke sekolah lain yang membutuhkan,” jelasnya.

Ia menekankan, tidak mudah menyelesaikan masalah guru honorer sekarang ini, lebih-lebih ada yang merasa lebih berhak ada yang merasa lebih tahu. Salah-salah bisa ribut, tapi memang harus ada tindakan cepat mengakomodir guru honorer.

“Tapi, kalau orang yang tidak memiliki pengalaman mengurus guru honorer, paham menjadi kepala dinas, gampang saja komentar, jadi ada 100 pilih saja 10 mana yang dimau, kemudian di SK-kan, makanya saya tidak komentar kalau ada yang komentar sudah 2 tahun tidak selesai,” katanya.

Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, sebelumnya juga mengakui tidak mudah menyelesaikan masalah guru honorer, apalagi kalau sudah menyangkut anggaran untuk menggaji, sangat terbatas.

Meski demikian, ia berjanji menuntaskan permasalahan guru honorer melalui Dikbud, dengan mengangkat guru honorer menjadi Honda melalui proses seleksi tes UKG.

Lihat juga...