Kebijakan Bagasi Berbayar Maskapai Penerbangan, Ganggu Ekonomi Mikro

JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Intan Fauzi, menilai rencana kebijakan sejumlah maskapai penerbangan menerapkan bagasi berbayar akan mengganggu roda ekonomi masyarakat khususnya di sektor mikro kecil.

“Saya nilai kebijakan bagasi berbayar sebagai bentuk disinsentif bagi industri pariwisata. Bagasi pesawat berbayar juga bisa mengganggu pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM),” kata Intan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Dia menilai, kebijakan bagasi berbayar yang diterapkan sejumlah maskapai penerbangan tidak hanya merugikan penumpang, tapi menimbulkan efek domino bagi sektor lain. Bahkan menurut dia, kebijakan tersebut memukul sektor pariwisata, perhotelan, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Bayangkan saja, masyarakat yang pulang kampung membeli oleh-oleh, souvenir, makanan, kopi, dodol ditinggal saja di bandara karena takut kena biaya bagasi,” ujarnya.

Padahal menurut dia, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong UMKM agar bisa jualan sovenir yang pada ujungnya bisa baik kelas sehingga kebijakan bagasi berbayar ini sama saja mematikan usaha rakyat.

Menurut dia, selama ini setiap penumpang yang membayar harga tiket pesawat sudah termasuk jatah bagasi sehingga masyarakat resah dengan kebijakan ini. “Sebagai wakil rakyat, meminta pemerintah untuk membatalkan penerapan bagasi berbayar ini,” ujarnya.

Menurut dia, desakan pembatalan kebijakan tersebut karena merugikan masyarakat sehingga diharapkan pemerintah mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan kelangsungan penerbangan.

Intan mengatakan pemerintah harus turun tangan menekan harga Avtur apabila kebijakan bagasi berbayar untuk mengimbangi operasional maskapai karena masih tingginya harga bahan bakar.