Gubernur: Korban Gempa di Lombok Jangan Dijadikan Komoditas Politik

MATARAM – Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta supaya masalah penanganan bencana gempa di Lombok tidak dijadikan sebagai komoditas politik.

“Jangan kita jadikan bencana ini komoditas politik, apalagi di tahun politik seperti sekarang, kasihan masyarakat korban gempa,” kata Rohmi, di acara konferensi pers terkait perkembangan penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi pembangunan rumah masyarakat korban gempa,” Rabu (6/1/2019).

Menurutnya, kasihan masyarakat yang tidak paham, apalagi masyarakat dengan kondisi psikologis masih trauma dan down pascagempa, mudah sekali percaya dan tersulut, akibat dipengaruhi berbagai isu yang kebenarannya belum tentu pasti.

Ia mencontohkan, berita yang menyebutkan pemblokiran rekening masyarakat penerima bantuan, kalau tidak dijelaskan secara utuh bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada Pemda NTB.

“Pencairan anggaran dana rehab dan rekonstruksi kan dilakukan secara bertahap, dan dievaluasi progresnya, maka rekening masyarakat terkadang setiap usai pencairan dievaluasi dulu, nanti kalau progres pembangunan rumah sudah sesuai perencanaan, blokir akan dibuka,” katanya.

Rohmi mengatakan, saat ini Pemprov NTB dibantu pemerintah pusat terus bekerja membangun rumah masyarakat korban gempa, baik dalam bentuk rumah instan sehat sederhana, rumah kayu, rumah konvensional dan sejumlah model bangunan rumah lainnya.

“Jadi, jangan seolah dana bantuan gempa gampang dikorupsi, karena semua dana ada di kelompok masyarakat (Pokmas), dan keluarnya pun tergantung penggunaan. Membangun rumah tidak begitu saja sim salabim, harus melalui proses,” jelasnya.

Rohmi juga meminta kepada media, supaya dalam memberitakan tidak hanya menampilkan sisi negatifnya, pemberitaan apa adanya, butuh dikritisi dan masukan.

Kepala Badan Penanggulanganan Bencana Daerah, Muhammad Rum, mengatakan, total anggaran dana yang telah masuk ke rekening masyarakat penerima dana bantuan mencapai Rp3,5 triliun, dari total anggaran senilai Rp600 miliar.

Terkait pembangunan rumah masyarakat korban gempa, membutuhkan akuntabilitas dan waktu lama, strukturnya harus baik, karena NTB terletak pada daerah rawan gempa.