Tsunami Mengancam, BPBD Sumbar Lakukan Mitigasi di Tujuh Daerah

Erman menyatakan, mitigasi yang perlu dilakukan itu tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga dilakukan terhadap siswa/siswi di sekolah seperti Sekolah Dasar, SLTP, dan SLTA.

Alasan perlu dilakukannya mitigasi di sekolah-sekolah tersebut, karena cukup banyak sekolah berada di kawasan pesisir pantai.

“Saya telah berbicara langsung ke Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) bahwa benar, dengan kondisi bencana yang mengepung Indonesia, sudah seperlunya dilakukan kembali mitigasi bencana tersebut,” ujarnya.

Erman mengaku, persoalan mitigasi bencana telah sering dilakukan oleh BPBD yang melibatkan sejumlah pihak. Kendati demikiian, melihat kondisi bencana baru-baru ini, mitigasi pun perlu dilakukan kembali.

Lalu untuk 12 kabupaten dan kota lainnya yang tidak berada di sepanjang pantai Sumatera Barat, juga merupakan daerah yang tergolong waspada untuk bencana, seperti potensi longsor, likuifaksi, tanah bergerak dan patahan Sumatera.

Ia menyebutkan, persoalan bencana memang tidak bisa dihindari, tapi setidaknya bisa dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan.

Selain perlu adanya mitigasi, BPBD juga perlu mengaktifkan kembali sirine peringatan dini tsunami, dan memperbaiki peralatan lainnya yang rusak. Saat ini ada 106 sirine yang tersebar di 7 daerah tersebut, dan 32 di antaranya adalah miliki Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Jadi 106 sirine itu tidak semuanya berfungsi, ya kalau diperkirakan ada 60 persen saja yang berfungsi. Hal yang membuat sisanya itu tidak berfungsi karena rusak dan bahkan dicuri,” ungkapnya.

Dia berkata, kalau melihat dari jumlah 106 sirine, tidaklah ideal untuk menyebarkan sejumlah titik peringatan dini tsunami di 7 kabupaten dan kota tersebut. Berbicara ideal, seharusnya sirine peringatan dini tsunami yang tersebar di 7 daerah itu, jumlahnya mencapai 600 sirine.