Pemerintah Pusat Diminta Serius Benahi Batam
BATAM — Warga Kota Batam berharap pemerintah pusat serius membenahi kota setempat, agar ekonomi kembali pulih dan menjadi lokomotif perekonomian nasional.
“Kami terus berusaha optimistis dengan segala kebijakan pemerintah, meski terakhir ini terkesan bolak-balik saja,” kata warga Tanjungpiayu, Lisa di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (9/1/2019).
Kemenko Perekonomian menetapkan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam Sementara, Edy Putra pada Senin (7/1) untuk mengawal masa transisi hingga jabatan itu menjadi ex-officio wali kota pada 30 April 2019.
Lisa mengatakan kebijakan itu mengagetkan masyarakat, karena sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Naution sudah menyatakan wali kota akan menjabat Kepala BP Kawasan Batam ex-officio demi menghapus dualisme kepemimpinan di daerah itu.
“Kami tidak menduga ini, kami pikir langsung saja wali kota menjabat ex-officio, ternyata ada transisi lagi. Jadi Batam ini seperti di masa transisi terus,” kata dia.
Senada dengan Lisa, warga Bengkong, Robi juga berharap Batam segera mendapatkan kepastian hukum, agar warga tenang, dan investasi menjadi lancar.
“Kami harap Batam menjadi seperti yang dulu lagi, di awal tahun 2000, ekonomi Bagus,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, meminta masyarakat tidak resah dengan berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Karena pemerintah menginginkan terbaik bagi kota yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia itu.
“Saya ingin mengajak berpikir bahwa ini bagian dari persiapan transisi yang dilakukan pemerintah,” kata dia.
Menurut dia, tidak ada yang perlu dibingungkan dengan kebijakan yang terkesan tiba-tiba itu. Penetapan Kepala BP Kawasan Sementara, kata dia, merupakan persiapan sebelum wali kota menjabat Kepala BP Kawasan ex-officio, seperti keputusan rapat terbatas kabinet di Jakarta.
Pemkot Batam optimistis dengan penunjukan Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Kawasan Batam Sementara, sambil menunggu penetapan jabatan ex-officio wali kota.
“Optimis, saya berfikir positif saja. Kita, Batam, butuh investasi masuk, kemudian pertumbuhan ekonomi membaik. Kebijakan yang dibuat pemerintah bukan untuk membuat Batam tambah parah, sebaliknya membuat Batam lebih baik,” kata Wakil Wali Kota.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan Kepala BP Kawasan Batam akan mendapatkan tugas untuk mengawal masa transisi hingga 30 April 2019.
Darmin menambahkan pelaksanaan tugas tersebut akan dijalankan seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
“Kita juga sedang menyiapkan amandemen peraturan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Wali kota Batam paling lambat 30 April 2019,” kata Darmin selaku Ketua Dewan Kawasan Batam. [Ant]