Angka Kemiskinan di NTB, Turun

MATARAM – Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan, sinergitas antara program pembangunan dijalankan Pemprov NTB dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi salah satu kunci angka kemiskinan bisa diturunkan.

“Terjadinya penurunan angka kemiskinan selama bulan September 2018, tidak bisa dipungkiri tidak bisa terlepas dari kerja sama dan sinergi antara Pemprov dengan Pemkab maupun Pemkot di NTB,” kata Rohmi, di Mataram, Rabu (23/1/2019).

Padahal, NTB baru beberapa waktu lalu dilanda musibah rentetan gempa bumi sejak Juli 2018, yang selain mengakibatkan korban jiwa, juga korban harta benda.

“Tapi, berkat kerja sama semua pihak, NTB secara perlahan mulai bangkit dan bisa pulih kembali,” katanya.

Menurutnya, keberhasilan NTB menurunkan angka kemiskinan pada kurun waktu September 2018 tidak bisa terlepas dari kerja keras para bupati dan wali kota di NTB.

“Terima kasih kepada seluruh bupati dan wali kota di NTB, yang telah membuat perencanaan dan eksekusi yang baik, dan berada pada jalan yang benar atau on the right track, sehingga kemiskinan di NTB bisa kita turunkan,” ucap Rohmi.

Rohmi pun mengajak bupati dan wali kota, untuk terus meningkatkan sinergi dan sinkronisasi program pembangunan, terutama untuk program prioritas, seperti penanganan kemiskinan.

Sebelumnya, Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB, Asrief Chandra mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan September 2018 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen atau 1,84 orang, dari total jumlah penduduk sebesar 735,62 ribu orang atau 14,63 persen.

Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan bulan Maret 2018, sebesar 737,46 ribu orang atau 14,75 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen, turun menjadi 15,66 persen pada September 2018.

Sementara penduduk miskin di daerah pedesaan, turun dari 13,72 persen pada Maret 2018, menjadi 13,69 persen pada September 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan, dan ini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Meski kemiskinan menurun, tingkat ketimpangan pada september 2018, pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,391. Angka ini meningkat sebesar 0,019 poin, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,372.