Realisasi Perhutanan Sosial Capai 2,4 Juta Hektare
“Kita sudah tawarkan ke IPB, dan ITB untuk pendampingan di wilayah Jawa Barat, ada juga UGM di Yogyakarta, Universitas Riau untuk Sumatera, di Kalimantan dan Sulawesi,” katanya.
Menurutnya, beberapa persoalan yang masih dihadapi adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang perhutanan sosial, sehingga perlunya pendampingan.
KLHK menggandeng gubernur setiap provinsi untuk membentuk pokja kerja bareng jemput bola untuk membantu desa menyusun dan memverifikasi wilaya hutannya.
“Kita inginkan perhutanan sosial ini tepat sasaran, jangan ada konflik lagi, sekaligus mempercepat realisasi,” kata Bambang. (Ant)