Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sulteng Diharap Kuatkan Ekonomi
PALU — Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola, meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja keras untuk menguatkan sistem perekonomian pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi 28 September 2018.
“Bencana yang terjadi di wilayah yang kita cintai ini, berdampak luar biasa dan sangat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan perekonomian khususnya di wilayah Palu, Donggala dan Sigi,” kata Gubernur Longki saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID di Kota Palu, Senin (26/11/2018).
HLM TPID merupakan sarana konsultatif dalam menjaga silaturahim antara TPID provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang terdampak bencana.
Selaku Ketua TPID, Gubernur mengharapkan kerja keras semua pihak sesuai tupoksi, agar segera mengambil langkah strategis dalam rangka mempercepat kebangkitan Sulteng ke arah yang maju, mandiri dan berdaya saing.
Gubernur Longki menyampaikan bahwa pada Oktober 2018, inflasi di Kota Palu merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 2,27 persen. Hal itu diakibatkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan kenaikan biaya transportasi yang cukup signifikan serta kenaikan harga barang-barang penting dan strategis lainnya.
“Terjadi kelangkaan yang disebabkan tingginya permintaan dan belum maksimalnya operasi pelabuhan akibat beberapa alat bongkar muat mengalami kerusakan. Dari waktu normal dua sampai tiga hari, menjadi enam, bahkan tujuh hari yang mengakibatkan terganggunya kelancaran distribusi baik pangan maupun nonpangan,” kata Gubernur.
Oleh karena Gubernur meminta PT Pelindo agar segera memperbaiki peralatan alat bongkar muat supaya distribusi barang bisa lancar. Longki juga menyampaikan amanat Mendagri terkait hasil Rakorpusda TPID yang dilaksanakan pada 16 sampai 19 Oktober 2018.
Amanat tersebut diharapkan untuk ditindaklanjuti, yakni melakukan kerja sama antardaerah atau berbagai pihak, mengalokasikan anggaran pada perangkat daerah yang membidangi pelaksanaan pengendalian inflasi di daerah untuk mendukung program kerja TPID.
“Serta berperan aktif terkait pengendalian inflasi di daerah yang difokuskan pada ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi sebagai bagian strategi ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga. Mendagri juga meminta agar upaya pengendalian inflasi di daerah dapat terintegrasi dan sejalan dengan implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional,” tuturnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Pemprov Sulteng Richard A Djanggola mengatakan, pelaksanaan HLM TPID sesuai dengan program kerja TPID Tahun 2018 untuk meningkatkan koordinasi antar anggota TPID provinsi dengan kabupaten/kota.
Kegiatan itu bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan inflasi sampai pada triwulan III-2018 dan menjaga stabilitas harga-harga barang kebutuhan menjelang perayaa Natal 2018 dan Tahun Baru 2019, serta saling tukar informasi antar anggota TPID terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan OPD. (Ant)