PONTIANAK – Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Akhmad Syakroza, mengatakan, saat ini pemerintah fokus membangun SPBU yang menyediakan BBM satu harga untuk memberikan pemerataan dan rasa keadilan khususnya bagi masyarakat di kawasan terdepan, terluar dan tertinggal (3T).
“Ini sebagai bentuk upaya pemerintah pusat dalam memberikan pemerataan rasa keadilan kepada masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan BBM,” kata Akhmad Syakroza di Ketungau Hulu, Kalimantan Barat, Sabtu.
Ia menjelaskan, pembangunan SPBU Kompak di wilayah 3T ini bukan merupakan hal yang mudah, mengingat lokasi geografis dan ongkos angkut yang tinggi sehingga perlu dipastikan tepat sasaran.
“Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mendapatkan BBM satu harga, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah 3T ini,” katanya.
Namun, penyaluran BBM satu harga itu sangat perlu diawasi oleh semua pihak termasuk dari masyarakat, di samping pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan.
“Tidak boleh ada pihak industri dan oknum tertentu yang memanfaatkan dan menikmati program BBM satu harga ini,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi BPH Migas Kementerian ESDM Tisnaldi menjelaskan, secara nasional pada 2017- 2019 akan dibangun 160 penyalur BBM satu harga di seluruh wilayah 3T di Indonesia.
“Di tahun 2017 kami telah membangun 57 penyalur BBM satu harga dengan rincian 54 penyalur oleh PT Pertamina (Persero) dan tiga penyalur oleh PT AKR Corporindo TbK. Untuk tahun ini target yang akan dipenuhi sebanyak 73 penyalur dengan rincian 67 penyalur oleh Pertamina, dan enam penyalur oleh AKR Corporindo Tbk,” katanya.