Indonesia Desak Penanganan Krisis Ketenagakerjaan di Palestina

JAKARTA  – Indonesia mendesak Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk segera membantu mengatasi krisis ketenagakerjaan di Palestina yang terjadi akibat blokade Israel di negara tersebut.

Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Hasan Kleib, mengatakan, sikap Indonesia tersebut di hadapan Dirjen ILO Guy Ryder, dan para peserta sidang sesi ke-334 Governing Body (GB) ILO di Jenewa, Swiss, 30 Oktober 2018.

“Akibat blokade Israel selama bertahun-tahun, saat ini Palestina mengalami krisis ketenagakerjaan yang sangat memprihatinkan. Tingkat pengangguran di Palestina tercatat tertinggi di dunia, sementara angka partisipasi tenaga kerja tercatat paling rendah,” kata Dubes Kleib dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dubes Kleib menyambut baik upaya ILO yang baru saja menyelesaikan tahap pertama pelaksanaan “Decent Work Country Programme” di Palestina dan memulai pelaksanaan tahap ke-2 untuk periode 2018-2022.

Namun, implementasi program ILO terancam tidak akan dapat terlaksana dengan baik selama Israel masih membatasi akses penduduk Palestina untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, terutama di wilayah Gaza dan Tepi Barat.

“Indonesia mendorong agar ILO memperkuat kapasitas Palestina dalam pengembangan pasar kerja, termasuk di wilayah pendudukan Israel. Di samping itu, Indonesia juga mendorong agar ILO memastikan perlindungan warga Palestina dari kemungkinan eksploitasi dan pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan lainnya. Termasuk mereka yang terpaksa harus mencari kerja di Israel dan di wilayah pemukiman ilegal karena tidak ada pilihan lain,” ujar Dubes Kleib.