75 Persen Kawasan Hutan di Sumbawa, Kritis

MATARAM – Fraksi PPP DPRD Nusa Tenggara Barat, mendesak Pemerintah Provinsi memberikan perhatian serius disertai penanganan secara cepat, menyusul pengrusakan hutan yang terjadi secara massif di wilayah itu, khususnya di Pulau Sumbawa.

“Mengingat dampak kebencanaan yang ditimbulkan sangat mengkhawatirkan. Kami minta, agar Pemprov NTB segera melakukan penanganan cepat terhadap kerusakan hutan di Sumbawa,” kata Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, di Mataram, Selasa (20/11/2018).

Ia mengakui, tidak bisa membayangkan seperti apa bencana yang akan terjadi pada puncak musim penghujan nanti.

Sebab, menurutnya, baru terjadi hujan awal yang dengan intensitas ringan saja, Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat sudah mengalami kebanjiran yang berdampak kerugian yang cukup serius.

“Langkah dan upaya apa yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi terkait antisipasi terhadap masalah ini. Ini yang kami tahu jawabannya,” ucap Nurdin, Selasa (20/11/2018).

Menurut politisi dari dapil Sumbawa dan Sumbawa Barat ini, salah satu pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi dan dituntaskan Gubenur dan Wakil Gubernur baru, yakni bagaimana menjaga kelestarian dan fungsi hutan, yang kini sudah dalam kondisi kritis, khususnya di Pulau Sumbawa.

“Persoalan ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi oleh pemerintah daerah. Harus ada langkah tegas untuk mengakhiri penjarahan hutan itu,” katanya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB mengakui, tingkat kerusakan hutan di Pulau Sumbawa sangat parah dan mencapai titik kritis.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Madani Mukarom, menyebutkan total areal hutan di NTB yang rusak akibat pembalakan liar dan illegal logging mencapai 896.000 hektare.

“Dari total 896 ribu hektare yang rusak itu, sekitar 35-40 persen di antaranya berada di wilayah Pulau Sumbawa,” ungkapnya.

Ia merincikan, kawasan hutan yang rusak itu meliputi, hutan virgin yang terbuka mencapai 580.000 hektare, dan sekitar 316.000 hektare rusak akibat pertanian lahan kering.

“Kerusakan ini karena ada penebangan oleh masyarakat untuk lahan jagung,” terang Madani.

Madani menilai, kerusakan hutan yang terjadi akibat kesadaran masyarakat dalam menjaga wilayah hutan sangat minim. Itu menyusul, pengaruh provokasi terkait adanya keuntungan berlebih, guna mengubah areal hutan produksi menjadi areal perkebunan, khususnya tanaman jagung kini massif terjadi.

“Saya tidak pungkiri kalau ada yang mengatakan hutan kita sudah 75 persen dalam kondisi rusak dan kritis. Karena memang itulah faktanya. Apalagi kerusakan ini akibat pembukaan lahan untuk tanaman semusim,” jelasnya. (Ant)