Ratusan GTT di Jember Gelar Istighosah

JEMBER – Ratusan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur, Cabang Kabupaten Jember, menggelar isthighosah di Aula PGRI Jember, Sabtu (6/10/2018).

Dengan istighosah ini, mereka berharap pemerintah terketuk hatinya agar memberikan kesempatan yang sama kepada GTT-PPT yang berusia di atas 35 tahun untuk mengikuti tes CPNS.

“Salah satunya, kami menuntut agar persoalan kami untuk menjadi PNS segera dituntaskan, bukan digantung,” ujar Ketua Forum Komunikasi GTT-PTT SMA-SMK se-kabupaten Jember, Ninit Kurniawati Rahman.

Menurut Ninit, batas usia maksimal 35 tahun yang dipersyaratkan untuk bisa mengikuti tes CPNS tidak memihak kepada GTT-PTT. Sebab, saat ini banyak di antara GTT-PTT yang sudah berusia di atas 35 tahun.

“Jelas ini tidak adil bagi kami. Apalagi, banyak di antara GTT-PTT yang ada saat ini sudah tua-tua. Padahal, pengabdian kita kepada dunia pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa sudah belasan hingga puluhan tahun lamanya,” tukasnya.

Peran GTT atau guru honorer memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Lebih dari 50 persen, tenaga pengajar merupakan guru honorer yang setiap bulannya hanya mendapat gaji tidak sebanding dengan pengabdiannya terhadap dunia pendidikan.

“Mayoritas guru SMA-SMK di Jember itu GTT dari honorer. Di jember sendiri GTT-PTT mencapai 1000-an. Tanpa adanya honorer, bisa dipastikan proses belajar mengajar di sekolah akan terganggu. Karena guru PNS yang ada tidak akan mampu,” ujar Nini.t

Sebab itu, Ninit menyangkan kebijakan pemerintah yang membatasi usia pendaftar CPNS maksimal 35 tahun. Kebijakan tersebut sama halnya dengan mengabaikan pengabdian GTT-PTT yang sudah mengabdikan dirinya puluhan tahun untuk mencerdaskan anak bangsa.

“Mengapa pemerintah tidak menyelesaikan persoalan yang dari awal hingga tuntas, dengan cara mengentaskan honorer berusia 35 tahun atau sudah memiliki masa pengabdian lama? Kenapa harus mengangkat yang baru dari umum. Ini sama halnya saat pacaran dengan kami, tapi waktu menikah justru dengan orang lain yang lebih muda. Kita yang sudah lama dan tua justru ditinggalkan,” sesalnya.

Sementara, Ketua PGRI Jember, Supriyono, ketika dikonfirmasi menjelaskan, persoalan GTT-PTT SMA SMK ini sama dengan yang dialami GTT-PTT SD dan SMP.

“Kami sebagai organisasi yang menaungi mereka tentu harus mengkomodir seluruh aspirasi anggota. Untuk itu, ketika mereka meminta agar dilaksanakan istighosah kami fasilitasi,” terangnya.

Pemerintah, lanjut Supriyono, memang menawarkan solusi untuk menjadikan GTT-PTT yang berusia di atas 35 tahun sebagai pegawai pemerintah melalui perjanjian kerja atau P3K, dengan gaji sama seperti PNS, tetapi tidak mendapatkan hak pensiun.

“Namun mayoritas GTT-PTT menolak, karena khawatir di sekolah ada diskriminasi ASN-1 berstatus PNS dan ASN-2 nonPNS,” imbuhnya.

Untuk itu, PGRI berharap pemerintah memberi kebijakan khusus untuk GTT-PTT berusia di atas 35 tahun, agar dapat mengikuti tes CPNS seperti GTT-PTT yang berusia di bawah 35 tahun.

Ketua Forum Komunikasi GTT-PTT SMA-SMK se-kabupaten Jember, Ninit Kurniawati Rahman. -Foto: Kusbandono.