Pemprov Kepri Diharap Buat Terobosan Genjot Pendapatan Daerah

Salah satu contoh yang ia nilai membutuhkan keseriusan pemprov yakni pendapatan dari labuh jangkar. Pendapatan itu sejak tahun 2017 tidak terealisasi.

Pemerintah Kepri harus berfokus dan serius mengurus persoalan itu, apalagi pusat telah memberikan kewenangannya untuk mengelola potensi laut mulai dari 0-12 mil dari bibir pantai, katanya.

“Jika kenyataannya ditemukan hambatan, karena pusat masih menarik pendapatan dari labuh jangkar tersebut, maka harus diselesaikan. UU Pemda memberi hak kepada pemda untuk�mengurusnya, seharusnya itu direalisasikan,” tegasnya.

Selain persoalan itu, Iskandar yang kini kembali ke Badan Anggaran DPRD Kepri juga menyinggung soal pembagian saham pengelolaan migas di blok Natuna.

“Sepuluh persen saham untuk mendapatkan PI (participating interest) di Blok Natuna juga harus diurus dengan baik. Atau membuat perda retribusi pipa gas yangg melewati Kepri di bawah 12 mil,” katanya. (Ant)