Pemerintah Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat

PURWOKERTO – Pemerintah harus memperhatikan permasalahan daya beli masyarakat di samping terus melakukan pembangunan infrastruktur, kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Fathul Aminudin Aziz.

“Saya kira semua orang sepakat dengan infrastruktur, tapi kan persoalannya pembangunan ekonomi bukan satu aspek, banyak aspek. Di samping makro, mikro dalam skala besar, aspek mikro dalam hal ini daya beli masyarakat juga harus diperhatikan,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut dia, dana yang digunakan untuk membuat jalan tol seharusnya berimbang juga dengan dana untuk membangun masyarakat desa.

Kendati pemerintah telah mengucurkan dana desa, pengelolanya diperlakukan seperti halnya pegawai negeri sipil karena semua harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah keuangan.

“Orang desa bagaimana bisa melakukannya. Saya melihat beberapa desa itu justru uangnya disimpan saja karena takut terkena kasus,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, masalah dana desa sering kali menjadi persoalan bagi masyarakat pedesaan yang kebanyakan berpendidikan rendah.

Oleh karena itu, ketika ada terobosan dana desa, sistem akuntansi untuk masyarakat desa juga harus diubah atau polanya disederhanakan.

Terkait dengan masalah daya beli masyarakat, Aziz mengakui, jika dalam beberapa waktu terakhir, permasalahan tersebut sering kali dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

“Sebenarnya ‘basic’ ekonominya masyarakat kita sudah kuat, sebenarnya dengan dolar tidak terlalu berpengaruh. Hanya yang menjadi persoalan, kebijakan pemerintah seharusnya betul-betul lebih menitikberatkan kepada masyarakat kecil terutama dalam penguatan ekonominya, sehingga daya beli masyarakat bisa tinggi,” katanya.