Penarikan retribusi di portal masuk pasar Alok Maumere yang dipersoalkan DPRD Sikka untuk dikaji dan direvisi. -Foto: Ebed de Rosary
MAUMERE – Kebijakan Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, menghapus penarikan retribusi masuk bagi kendaraan bermotor di pasar Alok Maumere menuai protes DPRD Sikka.
“Kebijakan Bupati Sikka yang menghapus penarikan retribusi masuk bagi kendaraan di pasra Alok, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) yang masih berlaku,” sebut fraksi partai Golkar DPRD Sikka, yang diketuai Maria Angelorum Mayestatis, Selasa (23/10/2018).
Dikatakan Mayestatis, pandangan fraksi partai Golkar, bila kebijakan ini tetap diberlakukan, maka pemerintah perlu mengusulkan adanya revisi Perda.
“Pemerintah juga harus segera menganggarkan dana untuk pembebasan sisa lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) Wolomarang. Pemda Sikka juga harus segera mengangkat lurah Kabor definitif, agar pelayanan kemasyarakatan berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, anggota fraksi Nasdem DPRD Sikka, Yohanes A.J. Lioduden, meminta agar kebijakan yang diambil Bupati Sikka ini perlu dikaji kembali, sebab selain perlu revisi Perda Sikka, juga mengurangi pendapatan daerah.
“Pemda Sikka berniat menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi kenapa menghapus retribusi masuk ke pasar Alok? Dengan adanya kebijakan ini tetap saja pasar Alok, sepi,” ungkapnya.
Dikatakan Yani, sapaannya, harusnya pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu, kenapa pasar Alok sepi, bukan langsung mengamini permintaan pedagang yang menjustifikasi sepinya pembeli akibat penerapan retribusi masuk.
“Yang harus dilakukan pemerintah, yakni membuat berbagai langkah dan kebijakan, agar pasar Alok bisa seperti dulunya yang selalu ramai disambangi pembeli,” tegasnya.
Sedangkan fraksi PAN, menyoroti berbagai proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan seperti pembangunan kantor bupati tahap II, pembangunan Puskesmas Wolomarang, Kopeta, ruang rawat jalan Puekesmas Paga dan Wolofeo serta lanjutan pembangunan Puskesmas Uwa di Palue dan ruang bersalin Puskemas Nelle.
“Fraksi juga mempertanyakan perkembangan peningkatan jalan Kaliwajo-Wololangga, Riapua-Nirangkliung, Bola-Hale serta peningkatan jalan Tanangalu-Woloara,” sebut Filario Charles Bertrandi.
Ditambahkan Charles, fraskinya juag menyoroti berbagai pekerjaan pembangunan di bawah dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) kabupaten Sikka, di kecamatan Paga, Mego dan Tanawawo yang sejauh ini belum ada tanda-tanda pengerjaan di lapangan.
Sementara fraksi partai Gerindra, melalui ketua fraksinya, Fabianus Toa, meminta agar pemerintah segera mengeksekusi semua program dan kegiatan belanja modal, baik yang sedang dikerjakan maupun yang baru ditetapkan dalam Ranperda Perubahan APBD, nantinya.
“Menyikapi waktu pelaksanaan APBD 2018 yang durasinya semakin sempit, fraksi Gerindra mengimbau agar pemerintah segera mengeksekusi semua program dan kegiatan belanja modal,” tegas Fabianus.
