Deklarasi Manokwari Satukan Visi Pembangunan Papua Barat-Papua

MANOKWARI — Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersepakat menyatukan visi pembangunan yakni mewujudkan Tanah Papua Damai, Berkelanjutan, Lestari, dan Bermartabat.

Kesepakatan itu tertuang dalam Deklarasi Manokwari yang dibacakan dan ditandatangani pada penutupan Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif, di Manokwari, Rabu (10/10/2018).

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, konferensi ini menjadi awal dari pekerjaan besar di Tanah Papua.

Menurutnya, tugas besar yang harus segera diselesaikan antara lain Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Pembangunan Berkelanjutan di Papua Barat, dan Perdasus pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat serta penyelesaian revisi Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

“Juga revisi proses pemberian perizinan konversi lahan, dan kalau dianggap perlu menyusun perdasus untuk mengatur pemberian izin konversi lahan yang melibatkan masyarakat pemilik lahan,” kata Gubernur pula.

Menurutnya, Deklarasi Manokwari merupakan dasar dan arahan utama dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua. Ia mengajak semua pihak yang terlibat di dalam konferensi bekerjasama mengimplementasikan seluruh rekomendasi pertemuan empat tahunan tersebut.

Dominggus menyambut baik salah satu poin kesepakatan dalam deklarasi ini, yakni pembangunan museum sejarah alam dan kebun raya di Tanah Papua. Keberadaan museum untuk menunjang upaya konservasi.

“Museum akan menjadi penampungan koleksi, penelitian, dan peningkatan pemahaman maupun apresiasi tentang keanekaragaman hayati dan alam dan budaya Papua,” ujar Mandacan.

Pendirian fasilitas edukasi tersebut diyakini dapat menjadi salah satu instrumen pendukung pembangunan berkelanjutan yang dikumandangkan kedua provinsi.