BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tetap mengharapkan bantuan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan akses ke Bandara Sjamsuddin Noor Banjarmasin pascapembangunan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan udara tersebut.
Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel, Drs. H. Fikri mengemukakan harapan itu, di Banjarmasin, Rabu, usai pertemuan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia di Jakarta.
Pasalnya, lanjut politikus senior Partai Demokrat itu, Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan menerima informasi dari Kementerian PUPR bahwa pemerintah pusat belum menganggarkan untuk pembangunan jalan baru ke Bandara Sjamsudin Noor.
“Ketika pertemuan, 16 Oktober lalu, pihak Kementerian PUPR mengatakan pada tahun ini (2018) tidak ada anggaran buat membantu pembangunan jalan baru ke Bandara Sjamsudin Noor,” ujarnya.
“Terkecuali kemungkinan tahun anggaran 2019. Itupun Gubernur Kalsel harus membuat surat permohonan dan mengirimkan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR,” demikian Fikri.
Pada kesempatan terpisah, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Riswandi SIP, berharap pascapembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor (27 kilometer utara Banjarmasin) tetap beroperasi tahun depan.
“Jadi kalau memang sudah selesai pembangunan bandara tersebut, mungkin sebaiknya segera dioperasikan,” ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel IV/Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) itu.
Sedangkan pembangunan jalan baru untuk akses bandara tersebut mungkin bisa sambil jalan, karena sebagian besar pembangunan jalan baru itu sudah selesai, lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.