Perbaiki Jalan Provinsi, NTT Butuh Dana Rp4,5 Triliun

“Sepanjang dana DAK itu ada kami akan selesaikan penbangunan jalan provinsi menggunakan dana itu. Tetapi kalau dana DAK tidak ada, maka kita akan kerjasama dengan badan usaha,” ucapnya.

Yang paling memungkinkan, tandas Yosef, adalah skema PINA dan Bappenas sudah menjanjikan akan dipergunakan untuk bandara Komodo di Labuan Bajo. Sementara kalau menggunakan KPBU ada payung hukum yakni Keppres Nomor 38 tahun 2015. Tetapi pilihan yang paling mungkin menggunakan skema KPBU dan DAK.

“Untuk air kami beli mesin untuk mengelola air laut menjadi air tawar, air kotor menjadi air bersih dengan harga Rp110 juta per mesin dan pemerintah pusat memberikan anggaran Rp1,6 miliar per desa tahun 2019,” bebernya.

Kenapa dana desa tersebut, kata mantan anggota DPR RI ini, tidak diambil Rp110 juta untuk membeli mesin dan dipergunakan di desa, sementara pemerintah provinsi membantu pipa air.

Kepala Desa Sikka, Kecamatan Lela, Ignasius Mikael Riwu, saat ditemui pernah meminta agar pembangunan ruas jalan provinsi menuju desa wisata Sikka perlu diperbaiki. Termasuk kerusakan yang terjadi akibat abrasi bulan Juli 2017 lalu yang membuat jalan aspal tersebut terancam putus.

“Pemerintah perlu memikirkan memperbaiki jalan provinsi ini. Apalagi ruas jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan menuju desa wisata Sikka. Abrasi yang terjadi setiap tahun juga bisa mengancam jalan tersebut dan menyebabkan ruas jalan terputus,” sebutnya.

Ignasius juga berharap agar jalan tersebut diperlebar namun pemerintah perlu juga memikirkan hunian warga yang berada persis di sebelah utara badan jalan. Apabila jalan tersebut diperlebar.