Parpol Diimbau Serahkan Daftar Tim Kampanye

YOGYAKARTA – Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul, mengimbau semua partai politik peserta Pemilu 2019 menyerahkan daftar tim kampanye dan jadwal pelaksanaan, sebelum mengadakan kegiatan kampanye.

“Saat ini sudah memasuki tahapan kampanye, saya mengimbau kepada parpol agar menyerahkan tim kampanye dan pelaksanaannya paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan,” kata anggota Bawaslu Kabupaten Bantul, Supardi, di Bantul, Selasa (25/9/2018).

Menurutnya, ketentuan penyerahan tim kampanye dan waktu pelaksanaan itu telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI terbaru. Daftar tim kampanye dan pelaksanaan kegiatan dibuat rangkap empat, yang diserahkan ke KPU Kabupaten Bantul dengan tembusan ke Bawaslu, dan kepolisian resor (polres) dan satu rangkap untuk arsip parpol.

“Jadi, bila kegiatan kampanye dilakukan pada hari ini, berarti sudah dikirim tiga hari lalu. Itu sesuai peraturan KPU, harapannya ditaati dan dipatuhi. Hal itu berkaitan dengan kegiatan pengawasan kami,” katanya.

Menurut Supardi, sejauh ini sudah ada beberapa parpol yang menyerahkan daftar tim kampanye berupa akun media sosial (medsos), yaitu Partai Hanura, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Berkarya, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dengan demikian, pihaknya masih menunggu laporan dari parpol lain peserta Pemilu 2019, terkait dengan tim kampanye. Tetapi, pengawasan terhadap kegiatan yang mengarah pada kampanye tetap dijalankan.

“Kalau kami di lapangan ada yang mengarah ke kampanye, tetap akan melakukan pengawasan, dan kami koordinasi dengan pihak kepolisian, karena informasi cukup banyak dari sana. Hal ini supaya kami tidak ketinggalan,” katanya.

Menurut dia, pada tahapan kampanye Pemilu 2019 yang dimulai sejak 23 September, ini masih bersifat terbatas, dalam arti jumlah peserta yang terbatas dan kegiatan dilakukan di dalam ruangan tertutup.

“Kampanye terbatas tidak boleh dilaksanakan di tempat terbuka, misalnya di lapangan. Kalau kami menemukan pelanggaran, tindakan yang diambil bisa dibubarkan dan diberi sanksi,” katanya. (Ant)