Pemerintah Diminta Siapkan Pangkalan Elpiji Khusus Petani

GORONTALO – DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo berharap, pemerintah menyiapkan pangkalan gas elpiji khusus untuk para petani. Pangkalan tersebut dibutuhkan oleh petani yang menggunakan pompa air dengan mesin berbahan bakar gas (BBG).

“Jangan sampai kuota gas elpiji bersubsidi tiga kilogram untuk keperluan rumah tangga, digunakan petani yang menggunakan pompa air mesin BBG,” ujar Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara, Rahmat Lamaji, Sabtu (25/8/2018).

Menurutnya, inovasi di sektor pertanian itu patut didukung oleh semua pihak. Keberadaan pompa air berbahan bakar gas, sangat menguntungkan petani. Terutama jika dihitung dari segi penghematan modal biaya tanam. Namun demikian, pemerintah harus menyiapkan pangkalan BBG khusus petani.

Hal itu agar keluhan kelangkaan gas elpiji bersubsidi untuk keperluan rumah tangga, tidak terjadi. “Banyak aspirasi masyarakat yang mengeluhkan kelangkaan gas elpiji bersubsidi akibat masih adanya penggunaan oleh non penerima manfaat, diantaranya pemanfaatan di sektor pertanian,” tambah Rahmat.

Diharapkan, instansi teknis terkait, segera melakukan permintaan khusus ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian ESDM. “Jangan sampai tumpang tindih atau berebutan, akibat kuota keperluan rumah tangga tersedot dengan pemanfaatan di sektor lain,” tandasnya.

Kasubbag Perekonomian Bagian Ekonomi dan SDA Gorontalo Utara, Dumran Ahmad, membenarkan adanya keluhan masyarakat mengenai berkurangnya stok gas elpiji bersubsidi tiga kilogram. Padahal kuota untuk 2018 yang tersebar di 11 kecamatan, mencapai 2.616 metrik ton.

Namun masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan gas elpiji bersubsidi tiga kilogram. “Setelah ditelusuri, memang benar terdapat pemanfaatan gas elpiji 3 kilo gram bersubsidi untuk sektor pertanian. Petani yang menggunakan pompa air mesin BBG, ikut membeli elpiji untuk kuota rumah tangga,” tandasnya.

Secara teknis, hal itu tidak boleh terjadi. Kuota elpiji bersubsidi untuk keperluan rumah tangga sudah ditetapkan, sesuai data rumah tangga sasaran di 11 kecamatan. Dengan kondisi tersebut, Dumran menyebut, akan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Terutama untuk menertibkan pembelian gas elpiji bersubsidi di luar penggunaan kebutuhan rumah tangga, agar tidak memicu kelangkaan. Pihaknya-pun akan menyurati seluruh pangkalan, dalam bentuk imbauan untuk tidak lagi menjual gas elpiji bersubsidi selain kepada rumah tangga sasaran yang masuk dalam penerima manfaat. Serta tidak melayani pembelian dari kalangan masyarakat mampu termasuk apartur sipil negara (ASN). (Ant)