Ketua Harian Disabilitas Balikpapan, Sugiyanto (pegang mic) –Foto: Ferry Cahyanti
BALIKPAPAN – Pengurus Organisasi Penyandang Disabilitas Balikpapan mengharapkan ada wadah atau tempat bagi mereka untuk menyalurkan aspirasi dan kesempatan untuk ikut membangun kota yang bertajuk Madinatul Iman.
Ketua Harian Penyandang Disabilitas Balikpapan Sugianto menginginkan adanya wadah bagi disabilitas untuk menyampaikan aspirasi, dalam memenuhi kebutuhan dan dapat dillibatkan dalam membangun kota.
“Kita ingin penyandang disabilitas ada wadah khusus untuk menyampaikan aspirasi kebutuhan di Balikpapan, bukan kami minta diistimewakan. Tapi, kami juga bisa dilibatkan dalam pembangunan dengan kemampuan yang dimiliki,” jelasnya, dalam FGD kajian pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, tuna sosial, korban perdagangan anak, lansia yang diselenggarakan DPRD Balikpapan, bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang, Rabu (12/7/2018).
Dia meyakini, disabilitas yang ditemukan di jalanan kota bukan disabilitas yang sudah menjadi warga Balikpapan, karena disabilitas yang tergabung dalam komunitasnya telah memiliki pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki.
“Tidak ada yang mengemis, kalau pun ada itu bukan orang Balikpapan,” tegasnya.
Sekretaris Persatuan Tunanetra cabang Balikpapan, Nur Yasin, mempertanyakan kebijakan yang ada sudah berpihak pada disabilitas. Seperti fasilitas pelayanan publik dan pendidikan.
“Pertanyaannya adalah, apakah pelayanan publik sudah bisa diakses disabilitas? Pendidikan apakah sudah bisa diakses? Sekolah inklusi masih sangat minim, sekolah luar biasa yang negeri di Balikpapan hanya satu,” tandasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap, Kota Balikpapan yang memiliki misi sebagai kota layak huni ini juga layak huni untuk disabilitas, baik itu pelayanan dan fasilitasnya.
“Fasilitas publik masih sedikit sekali, contoh kantor wali kota dan kantor DPRD belum bisa diakses, karena tidak ada fasilitas bagi disabilitas, sehingga harus diangkat atau dituntun. Transportasi begitu juga,” imbuh Yasin.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Balikpapan, Syukri Wahid, menyebutkan secara umum kantor pemerintahan kota belum ramah bagi penyandang disabilitas.
Sejauh ini baru beberapa kantor puskesmas, kecamatan dan catatan sipil atau kantor pelayanan publik yang sudah menerapkan kantor yang ramah bagi penyandang disabilitas.
“Itu butuh banyak waktu dan butuh dana besar. Tapi, kita bisa buat rating bagi warga kota penyandang disabilitas itu akses banyak ke mana saja. Dari situ baru kita buatkan. Jangan sampai kita perbaiki A, ternyata tidak dimanfaatkan mereka. Seperti Rumah sakit, Puskesmas, Capil. Jadi, ada periotas, khususnya pelayanan,” ujarnya.
