Muhammadiyah Berperan Hadirkan Negara
Editor: Satmoko Budi Santoso
JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengambil peran menghadirkan negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap warga negara dengan keadilan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhamadiyah, Manager Nasution di hadapan karyawan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Freeport Indonesia di aula Ahmad Dahlan, Gedung Muhamnadiyah, Jakarta, Selasa (31/7/2018).
“Kalau dalam iman kami di Islam, tamu itu rejeki. Jadi bapak-bapak ini sebetulnya sudah membawa rejeki buat Muhammadiyah,” kata Manager.
Sebagai negara, sebut dia, kita punya hak konstitusional, negara harus hadir untuk memenuhi hak-hak dasar para pekerja diperlakukan manusiawi. Seperti tadi disampaikan perwakilan karyawan PHK Freeport, bahwa di sana telah terjadi kekerasan, pelecehan martabat, dan lainnya.
“Bapak-bapak kan minta negara hadir. Negara itu punya mandat mesti menunaikan kewajibannya. PP Muhammadiyah akan mengambil peran menghadirkan negara persi Muhammadiyah,” ujarnya.
Memang, Muhammadiyah tidak punya kewenangan mandat Undang-Undang (UU), tetapi kata Manager, Muhammadiyah lahir justru sebelum negara ada. Muhammadiyah ikut mendirikan negara.
“Maka, saya kira sebagai ibu negara, Muhammadiyah punya kewajiban mengingatkan anaknya supaya menunaikan kewajiban konstitusional,” tegasnya.
Terkait kedatangan mereka, Muhammadiyah juga akan membangun kerja sama dengan lintas agama seperti Persatuan Gereja Indonesia ( PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Menurut dia, akan sangat efektif kalau melakukannya bersama-sama. Tujuannya untuk memperbesar suara supaya negara hadir, dan ini yang sesungguhnya akan kita dorong.