Indonesia Harus Bebas dari Krisis Ekonomi

JAKARTA – Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, menyatakan, untuk menjaga angka kemiskinan tetap rendah, maka Indonesia harus bebas dari krisis ekonomi.

Menurutnya, Indonesia pernah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 dan menyebabkan angka kemiskinan anjlok. Setelah 20 tahun reformasi 1998, pemerintahan Jokowi-JK berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga mencapat satu digit, tepat di angka 9,85 persen.

“Faktor-faktor pendorong penurunan tingkat kemiskinan, penurunan ketimpangan yang ditandai dengan Gini Rasio yang membaik, serta strategi khusus dalam penganggulangan kemiskinan untuk 2018,” katanya dalam Forum Merdeka Barat (FMB) 9 dengan tema “Fakta Penurunan Angka Kemiskinan” bertempat di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (30/7/2018).

Selanjutnya, Bambang memaparkan bahwa dilihat dari dinamika tingkat kemiskinan 2009-2017, kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan. Pada September 2017, kemiskinan di perdesaan sebesar 13,47 persen atau secara absolut 16,31 juta jiwa, sedangkan di perkotaan 7,26 persen atau secara absolut 10,27 juta jiwa. Pada periode 2010-2014, tingkat penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari di perkotaan.

Namun pada tahun 2014-2016, penurunan kemiskinan di perdesaan mengalami perlambatan, bahkan terjadi peningkatan angka kemiskinan pada periode 2014-2015. Kembali mengulang tren pada periode 2010-2014, pada periode 2016-2017 terjadi penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dari perkotaan.

Bambang menjelaskan, terdapat tiga faktor pendorong penurunan kemiskinan pada 2017. Pertama, inflasi terjaga stabil dalam rentang target 4,0 plus 1 persen. Dalam kurun waktu Maret-September, inflasi umum dapat dijaga pada tingkat 1,45 persen. Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga pada saat hari raya Lebaran, terutama pada komponen makanan.