Flotim Masih Dihadapkan Persoalan Sosial

LARANTUKA – Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) masih menghadapi permasalahan sosial yang cukup banyak. Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih cukup tinggi dan perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengatasinya.

“Dalam rangka ikut menyukseskan pencapaian SDGs (Sustainabel Development Goals) di 2030, yayasan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga) dengan dukungan MAMPU (Kerjasama Indonesia dan Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) berinisitiaf mengadakan Konsultasi Daerah Multi Pemangku Kepentingan,” sebut Deputi 2, Direktur Yayasan Pekka Rom Romlawati, Selasa (24/7/2018).

Konsultasi daerah SDGs atau Sustainabel Development Goals disebut Romlawati, dapat menjadi langkah awal Pemkab  Flotim mengembangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. “Dengan konsultasi daerah SDGs, Pemkab Flotim dapat mengintegrasikan rencana ke dalam RPJMD 2020-2024 agar responsif gender, inklusif dan transformative sehingga prinsip tidak seorang pun ditinggalkan atau no one left behind, benar-benar dapat diterapkan,” tuturnya.

Noben da Silva, salah seorang pegiat HAM dan buruh mengatakan, program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Pemkab Flotim harus digenjot. Hal itu untuk menciptakan peluang usaha dan penggerakan perekonomian masyarakat.

“Akar permasalahanya selama ini adalah kemiskinan, sehingga Pemkab Flotim perlu bekerja ekstra keras untuk memajukan perekonomian. Ciptakan banyak peluang usaha dan membuka pasar serta membuka lapangan kerja baru agar memberikan pendapatan bagi masyarakat,” tandasnya.

Mayoritas masyarakat disebut Noben, bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Kedua sektor tersebut seharusnya digerakan secara maksimal agar bisa menciptakan peluang kerja. Bantuan kepada petani dan nelayan serta kelompok usaha produk pertanian dan perikanan dapat menjadi salah satu pendorong.

Pemerintah juga perlu membuka pasar, dengan menjalin kerjasama dengan investor atau pengusaha untuk membeli produk pertanian, perikanan dan produk lain yang dihasilkan masyarakat. Noben menilai, perlu dibuat pemetaan potensi pendapatan di setiap wilayah. Melakukan pengembangan, termasuk lewat memberikan bantuan sesuai dengan peotensi yang ada di wilayah tersebut.

Langkah ini juga bisa menekan masyarakat untuk menjadi buruh migran. “Banyak potensi yang bisa digali, tapi yang terpenting pemerintah harus bisa bersikap tegas dan harus ada evaluasi terhadap pencapaian keberhasilan penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya.