Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Masuk Rp15,4 Triliun

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat belanja infrastrukturnya mencapai Rp15,4 triliun. Nilai tersebut terhitung hingga 29 April 2018 pukul 16.00 WIB.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti menyebutkan, belanja infrastruktur tersebut mencapai 14,4 persen dari anggaran 2018 yang sebesar Rp107,38 triliun. Ada pun untuk progres pembangunan fisik diklaim telah mencapai 15,76 persen.”Penyerapan tersebut secara persentase lebih tinggi dari periode yang sama di 2017 yakni sebesar 14,34 persen dari anggaran 2017 sebesar Rp106,22 triliun,” ungkap Anita.

Anita menjelaskan, percepatan belanja infrastruktur berperan menggerakan sektor rill dan membuka lapangan pekerjaan. Progres penyerapan anggaran yang cukup cepat itu tidak terlepas dari sistem lelang yang diterapkan Kementerian PUPR. Lelang dini dilakukan sejak Oktober 2017 untuk kegiatan di 2018.

Dengan langkah tersebut, kinerja Kementerian PUPR disebutnya semakin efektif dan efisien. “Target serapan 2018 ditargetkan mencapai 95 persen atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 93 persen,” kata dia.

Sementara itu, paket kontraktual di Kementerian PUPR pada 2018 sebanyak 9.946 paket dengan nilai Rp83,01 triliun. Kegiatannya terdiri dari paket kontraktual satu tahun, paket kontraktual tahun jamak baru dan lanjutan. Hingga 29 April 2018, progres paket yang terkontrak sebanyak 6.930 paket dengan nilai kontrak Rp60,25 triliun atau lebih kecil dari nilai pagu Rp62,97 triliun.

Kontraknya termasuk paket kontraktual tahun jamak lanjutan. Dari hasil lelang tersebut, efisiensi yang diperoleh mencapai Rp2,72 triliun. Paket dalam proses lelang sebanyak 2.028 paket dengan nilai pagu Rp14,73 triliun dan 988 paket senilai Rp5,31 triliun masih dalam tahap persiapan lelang.