ASEAN Diminta Bertindak Bersama Tangani Krisis Pengungsi

JAKARTA – Komisi antar pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) menyerukan, anggota ASEAN agar segera bertindak bersama dengan Myanmar untuk menangani krisis pengungsi yang timbul dari Rakhine State.

Para pakar Hak Asasi Manusia (HAM) dari AICHR meminta seluruh anggota ASEAN untuk bekerja sama dengan Myanmar. Hal itu dibutuhkan agar penanganan masalah pengungsi dari Rakhine berjalan lebih efektif. “Kerjasama yang dilakukan dapat pula  menjadi alat promosi keselarasan dan rekonsiliasi antara berbagai komunitas di Myanmar,” pernyataan AICHR, Selasa (24/4/2018).

Perwakilan Indonesia untuk AICHR Dinna Wisnu dan perwakilan Malaysia untuk AICHR Edmund Bon Tai Soon meminta, pemimpin ASEAN untuk segera mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dan praktis untuk memenuhi komitmen ASEAN dalam membawa perdamaian dan supremasi hukum.

AICHR meminta, agar langkah-langkah ASEAN dalam penanganan masalah pengungsi dapat mempromosikan keselarasan dan rekonsiliasi antara komunitas dari berbagai latar belakang, etnis dan agama di Myanmar. Tindakan tersebut dinilai sangat penting untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan.

Seruan AICHR itu muncul setelah kapal yang mengangkut pengungsi, kebanyakan wanita dan anak-anak, yang berasal dari Rakhine, Myanmar dicegat oleh beberapa negara anggota ASEAN pada tanggal 3, 6 dan 20 April 2018. Beberapa orang pengungsi dari Rakhine dilaporkan tidak selamat saat menempuh perjalanan di laut menggunakan kapal.

Selain itu, ada lebih banyak kapal dari Rakhine, Myanmar diperkirakan akan pergi menuju negara-negara tetangga di kawasan ASEAN dalam beberapa bulan mendatang. Para Perwakilan AICHR mencatat, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) telah membantu para pengungsi dari Rakhine yang menjadi korban perdagangan manusia dan penyelundupan di kawasan Asia Tenggara.