PMKRI Maumere Desak Lakukan Audit Keuangan Unipa

MAUMERE – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang St.Thomas Morus Maumere mendesak agar Yayasan Nusa Nipa selaku pengelola Universitas Nusa Nipa (Unipa) melakukan audit keuangan lewat lembaga audit independen.

“Terkait audit keuangan Unipa diatur pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004. Belum ada keterbukaan dari pihak yayasan selaku pengelola Unipa apakah sudah pernah diaudit? Kalau memang sudah pernah diaudit dimana hasil auditnya?” tanya Benediktus Rani, Sabtu (17/3/2018).

Dalam rilis yang diterima Cendana News, PMKRI Maumere juga meminta agar hasil audit harus dipublikasikan di papan informasi Yayasan Unipa dan di media massa. Tahun 2015 lalu sudah dilakukan pelatihan audit keuangan di Unipa. Pasca-pelatihan tersebut belum ada tindak lanjut sampai saat ini.

“Sudah sejauh mana peran kampus terhadap proses penegerian Unipa. Isu penegerian Unipa sudah ada sejak tahun 2014 lalu dan sampai saat ini hanya menjadi isu belaka. Sudah sejauh mana perkemhangan penegerian Unipa? Sebab jawaban atas pertanyaan ini selalu saja tentang moratorium,” tegasnya.

Dana bantuan Pemda Sikka atau hibah, lanjut Benediktus, berdasarkan hasil pantauan dan diskusi, terdapat kontradiksi. Pengakuan dari beberapa pejabat publik Kabupaten Sikka setiap tahun Pemda Sikka mengucurkan dana APBD untuk pengembangan dan pendanaan bagi para dosen yang melanjutkan studi S2 maupun S3.

“Di sisi lain pengakuan dari pihak kampus bahwa sejak berdirinya kampus dana dari Pemda Sikka hanya satu kali diterima oleh pihak kampus. Manakah kejelasan terkait dengan dua statemen yang berbeda dan oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui kebenaran dari ketidakjelasan ini,” terangnya.