Pemerintah Pusat Diimbau Selesaikan Pembangunan Pelabuhan di Kulon Progo
KULON PROGO – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan, pemerintah pusat menyelesaikan pembangunan pemecah ombak Pelabuhan Tanjung Adikarto supaya segera dapat beroperasi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kulon Progo Sudarna, di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan kunci utama beroperasi Pelabuhan Tanjung Adikarto adalah pemecah ombak sebelah timur dan barat.
“Berdasarkan review rencana detail teknis dan desain Pelabuhan Tanjung Adikarto, perlu adanya perpanjangan pemecah ombak,” kata Sudarna.
Ia mengatakan pemecah ombak sisi timur sudah dibangun sekitar 220 meter, dan perlu diperpanjang 170 meter. Total panjang pemecah ombak sisi timur sepanjang 390 meter. Kemudian, pemecah ombak sisi barat perlu sepanjang 230 meter, masih kurang 120 meter.
“Total biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian Pelabuhan Tanjung Adikarto mulai pemecah ombak hingga pengerukan pasir dalam kolam pelabuhan sekitar Rp400 miliar,” katanya lagi.
Menurut dia, anggaran besar itu tidak mungkin ditanggung oleh APBD provinsi dan kabupaten setempat karena nominalnya sangat besar. Salah satunya, pemkab meminta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penyelesaian pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto.
“Kami berharap pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto,” katanya lagi.
Kasubag Program DKP DIY Sunardi mengatakan, tahapan pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, yakni 2002 dibuat studi kelayakan, 2003 pembuatan rencana detail teknis (DED), dan pembangunan dimulai pada 2004 sampai sekarang belum selesai.
Semua bangunan pendukung sudah dibangun, mulai dari tempat pelelangan ikan hingga pabrik es batu. Namun yang masih menjadi permasalahan utama yakni penyelesaian pemecah ombak. Pemecah ombak sisi timur diperpanjang 170 meter dan sebelah barat 120 meter.
“Pemecah ombak selesai dibangun, persoalan Pelabuhan Tanjung Adikarto tidak ada dan pelabuhan siap beroperasi,” katanya lagi. (Ant)