Dukung UMKM, Pihak Eksternal Berperan Memutus Dominasi Perantara

MALANG — Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selama ini memiliki peranan yang amat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Hanya saja dalam praktik usahanya, masih banyak UMKM (80%), yang tidak mampu menjual produknya sendiri tanpa melalui perantara sehingga menyebabkan mereka tidak mampu mandiri.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, peran UMKM juga sebagai pertahanan ekonomi nasional.

Hal itu terbukti saat Indonesia mengalami krisis ekonomi hebat di tahun 1997-1998, di mana pada saat itu nilai rupiah turun terhadap dolar di level terendah, sehingga menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut, namun di kondisi tersebut UMKM justru mampu tetap eksis.

“Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan,jumlah UMKM pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 tidak berkurang, tapi justru meningkat dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 107 juta sampai tahun 2012 atau sekitar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional,” jelas Dosen Jurusan Administrasi Niaga Politek Negeri Malang (Polinema), Dr Achmad Zaini, saat menyampaikan orasi ilmiahnya, Rabu (28/3/2018).

Menurutnya, keberhasilan UMKM bisa tetap eksis di tengah-tengah krisis, tidak terlepas dari daya tahan UMKM yang tinggi sehingga diharapakan para pelaku UMKM bisa menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat. UMKM saat ini telah menjadi tuIang punggung perekonomian Indonesia bahkan ASEAN.

“Sekitar 88 hingga 99% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 % hingga 97,2%,” sebutnya.

Hanya saja, menurut Zaini, potensi UMKM tersebut tidak dibarengi dengan kemandirian mereka dalam melakukan pemasaran produknya. Kondisi yang sama juga dialami para pelaku UMKM di wilayah Malang Raya.

“Dari penelitian saya diperoleh fakta banyak UMKM di Malang Raya yang menjual produknya melalui perantara, bukan langsung ke konsumen. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat mereka tidak bisa mandiri,” ungkapnya.

Guna memutus dominasi perantara tersebut, sangat dibutuhkan peran pihak eksternal melalui pemerintah dengan melakukan pembinaan, pembimbingan dan konsultasi serta membantu pembukaan jaringan untuk produk UMKM di luar negeri dengan membuatkan e-commerce.

Pembuatan e-commerce ini untuk menghubungkan produsen dan konsumen agar dapat melakukan transaksi langsung tanpa perantara. Selain itu melalui kebijakan yang dibuat pemerintah dapat membantu UMKM dengan pembangunan infrastruktur dan penyediaan input yang efisien.

“Pihak eksternal lain yang perlu berperan, yakni organisasi asosiasi UMKM untuk mengatasi keterbatasan sekaligus meningkatkan posisi tawar UMKM, serta membangun hubungan antara penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan,” tuturnya.

Tidak hanya peran dari pihak ekternal saja yang ditingkan, peran pihak internal dalam hal ini para pengusaha UMKM sendiri juga harus ditingkatkan, terutama rasa percaya diri dengan terus meningkatkan kompetensinya serta berusaha membuka jaringan pasar luar negeri sendiri dengan memanfaatkan teknologi informasi, pungkasnya.