DPR AS Menyetujui RUU Keamanan Sekolah
WASHINGTON — Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat setuju mengeluarkan lebih banyak uang untuk pelacak logam, kunci dan langkah keamanan sekolah, Rabu, namun tidak memperketat undang-undang pengendalian senjata sebulan setelah penembakan di Florida menewaskan 17 orang.
Sementara siswa berunjuk rasa secara nasional untuk perubahan pada salah satu masalah paling melelahkan masyarakat Amerika Serikat tersebut, parlemen menghasilkan 407-10 pada pemungutan suara untuk undang-undang yang menghabiskan 50 juta dolar AS hingga 75 juta dolar AS per tahun sejak 2019 hingga 2028 untuk pelatihan keamanan dan keselamatan sekolah itu.
Tidak ada langkah sejajar tertunda di Senat, tempat rancangan undang-undang ambisius itu diperdebatkan, namun prospek pada reformasi pengendalian senjata, yang bermakna, di Kongres tetap jauh dalam menghadapi perlawanan keras pelobi industri senjata.
“Rancangan undang-undang itu bukan tindakan berarti kongres, yang dibutuhkan untuk mengatasi kekerasan senjata itu,” kata Steny Hoyer, orang nomor dua Demokrati di DPR, dalam pernyataan.
“Ini harus menjadi langkah pertama dan harus diikuti dengan upaya serius untuk mengesahkan undang-undang yang memperluas pemeriksaan latar belakang dan melarang senjata penyerangan bergaya militer,” katanya.
Belum jelas kapan Senat akan menangani rancangan undang-undang DPR, yang tidak akan menjadi undang-undang tanpa persetujuan Senat.
Presiden Donald Trump memuji rancangan undang-undang DPR tersebut, demikian Gedung Putih, meski tidak banyak memuat undang-undang kontrol senjata yang dia bicarakan sesaat setelah penembakan di SMA Marjory Stoneman Douglas di Parkland, Florida.
Langkah tersebut tidak mengizinkan dana yang akan digunakan untuk mempersenjatai guru atau personil sekolah lainnya. Gedung Putih mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut akan diperbaiki dengan mencabut batasan tersebut.
Sejak pembantaian Parkland, para siswa pemrotes berhasil melobi kontrol senjata yang lebih ketat di Florida. Ratusan dari mereka berkumpul di luar Capitol untuk mendesak Kongres mengambil tindakan dalam menempatkan batas baru pada senjata api dan penjualan senjata.
Pada Senat terdapat rancangan undang-undang untuk memperkuat pemeriksaan latar belakang pembeli senjata yang telah ada. Rancangan undang-undang tersebut mendapat dukungan bipartisan yang luas, namun belum dijadwalkan untuk diperdebatkan.
Penasihat Kongres mengatakan, diskusi sedang berlangsung tentang menambahkan rancangan undang-undang keamanan sekolah dan pemeriksaan latar belakang ke dalam rancangan undang-undang pendanaan pemerintah yang akan disahkan oleh anggota parlemen pada 23 Maret.
Sebelas organisasi, termasuk beberapa kelompok kontrol senjata dan penegak hukum, menulis kepada Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell, dari Partai Republik, dan Pemimpin Senat Demokrat Chuck Schumer yang mendesak pengesahan rancangan undang-undang pada pemeriksaan latar belakang bulan ini.
Sejak penembakan di Florida, Kongres pimpinan anggota Partai Republik dan pemerintahan Trump telah mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengurangi kekerasan senjata.
Sementara dia juga berusaha menghindari untuk berseberangan kelompok lobi Asosiasi Senapan Nasional yang kuat, atau mengancam hak kepemilikan senjata yang diabadikan dalam Amandemen Kedua Konstitusi AS.
Baik rancangan undang-undang DPR maupun Senat tidak menangani banyak inisiatif pengendalian senjata yang didukung oleh siswa, guru dan keluarga korban penembakan di sekolah Florida.
Dalam kesaksian di depan Komite Kehakiman Senat, Katherine Posada, seorang guru di sekolah tersebut, menceritakan kengerian yang dia alami pada saat penembakan tersebut. Dia mendesak Kongres untuk melarang senjata bergaya penyerangan seperti senapan AR-15, yang digunakan oleh Nikolas Cruz, yang telah dituduhkan dalam pembunuhan.
“Beberapa korban ditembak lewat pintu atau bahkan melalui dinding. Pisau tidak bisa melakukan itu,” kata Posada,”Berapa banyak nyawa tidak bersalah bisa diselamatkan jika senjata perang itu tidak tersedia?” (Ant).