Polemik Impor Beras, Kinerja Kementan Perlu Dievaluasi

Ilustrasi Kementerian Pertanian - Dok: Kementan go id

JAKARTA – Kinerja Kementerian Pertanian terkait polemik impor beras harus dievaluasi. Direktur Centre For Budget Analysis Uchok Sky Khadafi menilai, kebijakan tersebut dikeluarkan akibat tidak adanya data produksi yang memadai.

Menurut Ucok, tidak adanya data yang valid menjadikan kinerja sebuah instansi menjadi tidak berjalan dengan baik. “Padahal perlu informasi yang akurat dan valid terkait ketersediaan beras. Harus akurat, jika tidak berarti kinerjanya jelek,” kata Uchok, Minggu (18/2/2018).

Menurutnya, persoalan impor beras juga diikuti oleh klaim swasembada maupun pengadaan lahan maupun bibit yang tidak sesuai harapan karena koordinasi yang tidak memadai.

Dengan kondisi tersebut, dinilai belum ada program di Kementerian Pertanian yang berjalan dengan baik. Upaya untuk memakmurkan petani tidak terealisasi sesuai dengan target dan tujuannya. “Kementan juga perlu mengklarifikasi masalah pengadaan benih, lahan maupun pestisida sesuai audit BPK. BPK harus membawa ke ranah hukum kalau tidak ditanggapi,” tegasnya.

Terpisah, anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengataakan, janji swasembada pangan oleh pemerintah belum sepenuhnya terpenuhi. Hal itu terlihat dari masih dilakukannya impor untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kesulitan mencapai swasembada adalah karena koordinasi Kementerian Pertanian dengan kementerian lainnya yang kurang berjalan.

Meski mendapat sejumlah kritikan, Kementerian Pertanian menyatakan telah melakukan deregulasi terkait peraturan yang selama ini dianggap menghambat proses produksi pangan. Salah satu pembenahan yang diupayakan adalah perubahan regulasi pengadaan pupuk yang selama ini dianggap terlalu lama dan merugikan petani.

“Dulu sesuai regulasi, pupuk itu harus ditender tiga atau empat bulan untuk bisa mendapatkan. Misalnya Januari, baru bisa keluar anggaran, sementara usia padi itu sekitar tiga bulan, maka selesai panen, baru pupuknya datang,” ujar Menteri Pertanian Amran Sulaiman. (Ant)

Lihat juga...