Emil Salim: Reklamasi Pusat Pertumbuhan Masyarakat, Bukan Swasta

JAKARTA — Pakar lingkungan hidup, Emil Salim merasa keberatan kalau pemerintah sudah merencanakan pembangunan berbagai hal, seperti reklamasi. Padahal persoalan banjir dan kekurangan air serta penurunan tanah akibat permukaan laut naik, belum terpecahkan. Utamanya di Jakarta, sebagai pusat ibu kota Indonesia.

Menurutnya, Jakarta belum memerlukan solusi untuk reklamasi pantai untuk saat ini. Kini, reklamasi teluk Jakarta itu terus menuai polemik. Dia pun mengingatkan, agar para stakeholder mempertimbangkan bagaimana proyek reklamasi tersebut menjadi momentum bagi semua pihak terkait untuk merumuskan strategi jangka panjang.

“Kita tempatkan permasalahan banjir dan air minum serta menurunnya tanah dalam perpesktif jangka panjang. Ada dampak manfaat yang didapat dari pembangunan itu bagi masyarakat,” kata Emil pada diskusi bertajuk “Jakarta Tenggelam Tanpa Reklamasi?” di Menara Batavia, Jakarta, Kamis (1/2/2018).

Dijelaskan dia, tidak hanya di teluk Jakarta, tapi di Pesisir Pantai Utara Jawa juga tanahnya tidak stabil dan sangat labil. Sehingga sangat rentan terjadi penurunan tanah. Selain itu, laju kenaikan air laut akibat mencairnya lapisan es juga terus memperburuk kondisi tanah Pulau Jawa.

Disebutkan dia, luas daratan Pulau Jawa 129. 438.28 kilometer persegi. Daratan yang hilang pada 2010 seluas 7.408 kilometer persegi. Diperkirakan daratan Pulau Jawa yang hilang pada 2050 seluas 30.120 kilometer persegi.

Jadi menurutnya, semestinya pemerintah Indonesia fokus dulu pada permasalahan fundamental Jakarta. Seperti banjir dan kurangnya air bersih di Jakarta. Baru kemudian kajian pengembangan reklamasi dilanjutkan.

Emil pun menegaskan, dirinya akan mendukung reklamasi jika tuntutan pembangunannya tidak dari pemaparan subyektif. Tetapi obyektif yang meminta adalah nelayan atau masyarakat di sekitar pesisir Teluk Jakarta.

Karena menurutnya, semua bisa dipolitisasi skema apapun itu. “Saya tidak melarang reklamasi, tapi menuntut pemecahan masalah. Kalau masalah lingkungan bisa dipecahkan, nggak masalah. Ingat pula daerah reklamasi pusat pertumbuhan masyarakat, bukan bagi swasta. Sehingga pertumbuhan Jakarta milik publik,” tukas Mantan Menteri Lingkungan Hidup ini.

Karena tegas dia lagi, tingkat ketimpanan ekonomi di seluruh Indonesia yang tertinggi adalah Jakarta. Kalau secara nasional 0,41 persen, sedangkan Jakarta ketimpangan ekonomi di angka 0,43 persen.

Emil mengingatkan, dalam pembangunan reklamasi itu jangan hanya melihat keuntungan, tapi apa dampak manfaatnya pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.