Prabowo dan Wiranto di Tengah Kemelut Suksesi Reformasi

JAKARTA — Jika hendak ditelisik, tidak ada yang benar-benar mengaku menjadi dalang utama dari reformasi 1998 yang telah membuat Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Ada yang beranggapan, berbagai gerakan reformasi diidentikkan dengan pergerakan Amien Rais dan Megawati. Namun, ada juga yang beranggapan sebaliknya. Arbi Sanit malah dengan lantang menyebut, ”Reformasi adalah sistem politik, yang sesungguhnya adalah politik dagang sapi”.

Betapa nyinyir komentar Arbi kepada Reformasi. Padahal, banyak yang masih mengagung-agungkan reformasi. Ketika ada timbul permasalahan, selalu orang menyebut tidak sesuai cita-cita reformasi.

Seakan-akan, konsepsi reformasi adalah pedoman yang suci dan unggul dalam perjuangan pembangunan bangsa Indonesia. Nyatanya, saat ini, reformasi telah menyeret bangsa ini pada situasi kebebasan tanpa batas, serta boleh melakukan proses ideologisasi komunisme yang bertentangan dengan Tap MPR/XXV/1966 dan UU 27/1999 tentang larangan ajaran komunisme. Dalam amatan saya, satu-satunya kelompok di Indonesia yang tidak suka dengan TNI hanyalah PKI.

Saat itu, simbol para demonstran reformasi menggunakan pita putih, namun ternyata, menimbulkan hadirnya anasir kebangkitan dendam anak keturunan PKI. Niat mereka mengembalikan Nasakom, 1 Juni 1945 sebagai Hari lahir Pancasila, serta tuntutan kepada pemerintah indonesia untuk meminta maaf kepada PKI.

Dalam kemelut reformasi tersebut, ada dua Jenderal yang banyak dibincangkan di berbagai media massa, yaitu Wiranto dan Prabowo. Kedua tokoh ini sama-sama Jenderal TNI AD, sama-sama berdarah Solo, Trah Bangsawan Keraton Surakarta, sama-sama disenangi Pak Harto.

Perbedaannya, Wiranto adalah Jenderal Senior, sedangkan Prabowo adalah Letnan Jenderal TNI AD junior dan menantu Presiden Soeharto.

Dalam rekam jejaknya, Wiranto merupakan lulusan Akmil tahun 1968, memiliki karier cemerlang menjelang bergulirnya reformasi. Ketika Wiranto menjabat Panglima TNI, gulungan baju dan celana seragam TNI sama persis dengan seragam Marinir TNI AL.

Ketika itu, kita sama sekali tidak menaruh curiga atau perasaan apa pun tentang reformasi. Namun, pada perkembangannya, bentuk seragam TNI tersebut dikembalikan seperti semula, seperti yang kita lihat sekarang ini.

Wiranto memiliki pengalaman berpolitik ketika menjadi Ajudan Presiden Soeharto. Perjalanan karier Wiranto juga diakui sebagai kemampuan pribadi dan kelayakan personel, tanpa ada identitas lain melekat pada dirinya.

Sedangkan sosok Prabowo di lingkungan TNI, telanjur diidentikkan sebagai menantu Presiden Soeharto. Pada masa orde baru, ke mana pun Prabowo pergi, apa pun kegiatannya, orang akan memandang Prabowo sebagai bagian dari Soeharto serta bayang pribadi ayahnya Soemitro yang mendapat gelar begawan Ekonomi Indonesia.
Saat itu, Prabowo adalah menantu yang sangat disayang oleh Pak Harto. Prabowo merupakan pribadi yang bisa dibanggakan, karena diharapkan bisa menjadi generasi penerus kepemimpinan bangsa, kelak, di masa yang akan datang.

Ketika Pak Harto agak kurang berkenan dengan sikap Prabowo, Pak Harto mengingatkan Ayahanda Prabowo untuk memantau dan mengawasi kegiatan anaknya agar tidak dibiarkan sendirian.

Dari berbagai catatan sejarah, perubahan politik selalu melibatkan peran Jenderal. Namun, yang akan saya soroti dari peran Prabowo dan Wiranto, lebih pada peranan positif kedua jenderal tersebut pasca reformasi.

Bagi saya pribadi, sosok Wiranto pasca reformasi, merupakan Jenderal yang mampu membawa TNI tetap terjaga, pasca suksesi 1998. Bahkan, ada banyak tokoh, bangsawan, dan negarawan, menghargai pemikiran dan ide yang dimiliki Wiranto dalam menghadapi permasalahan bangsa di saat itu.

Wiranto dipandang sebagai tokoh yang mampu berkolaborasi dengan seluruh komponen bangsa sebagai pribadi. Sedangkan Prabowo mulai eksis kembali pasca reformasi, setelah ia mendirikan Partai Gerindra.

Bagaimanapun, timbul tenggelamnya bangsa Indonesia tidak akan dapat dilepaskan dari peranan TNI dan keberadaannya. Soekarno pernah mengakatan, “Menulis sejarah Indonesia tidak akan lengkap bila tanpa menyertakan sejarah perjuangan TNI di dalamnya.”

Di kesempatan lain, Soekarno juga mengatakan, ”Tidak akan ada satu negara pun di dunia ini akan menjadi kuat kalau tidak memiliki militer dan tentara.”

Dengan kecerdikan dan kecerdasan, reformasi tetap bisa menampilkan TNI sebagai kekuatan nasionalisme bangsa Indonesia. Diakui atau tidak, tanpa peranan TNI, tidak mungkin reformasi bisa berlangsung dan berhasil.

bagi saya pribadi, ketika membahas dampak reformasi bagi TNI, pasti akan menorehkan dua nama, yaitu Wiranto dan Prabowo. Sekali pun keduanya memiliki perbedaan dan peranan. Tanpa ada kecerdikan dan kecerdasan dalam situasi tersebut, mustahil TNI akan dapat menempatkan dan memposisikan diri yang tepat bagi reformasi.

Dengan kecerdasan, TNI dapat menyelaraskan gerakan reformasi dengan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Namun, reformasi jangan sampai ditunggangi kebangkitan PKI, melainkan sebagai wahana untuk membangun kehidupan kebangsaan Indonesia yang kuat dengan Ideologi Pancasila dan UUD 1945.

Menurut amatan saya, yang tidak suka dan mempermasalahkan TNI, khususnya TNI AD, adalah pikiran PKI. Ketika ada yang nyinyir atas bergabungnya beberapa Purnawirawan TNI AD ke dalam struktur Wantimpres pemerintahan Jokowi, saya curiga, mereka terkontaminasi pemikiran PKI.

Komponen Bangsa Indonesia tidak usah khawatir dengan TNI, karena TNI bagian dari Rakyat Indonesia. Yang diyakini oleh TNI adalah Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, bukan yang lain.

Bagi saya, Prabowo dan Wiranto, dua Jenderal yang banyak menjadi lakon dalam kemelut reformasi, masih merupakan prajurit yang akan terus memegang sapta marga prajurit, Pancasila, dan UUD 1945.

Eko Ismadi adalah Pengamat Sosial Politik dan Militer

REFERENSI

1. ERIC A. NORDLINGER, MILITER DALAM POLITIK, RINEKA CIPTA, JAKARTA, TAHUN 1994.

2. ARWAN TUTI ARTHA, KUDETA 1998-PERSETERUAN PRABOWO DAN HABIBIE, GALANG PRESS, YOGYAKARTA, TAHUN 2007.

3. DRS. H.INU KENCANA SYAFIE, M.SI. SISTEM POLITIK DI INDONESIA, REFIKA ADITAMA, BANDUNG, TAHUN 2009.

4. DRS. SUSANTO TIRTOPRODJO, SEJARAH PERGERAKAN INDONESIA, PT. PEMBANGUNAN JAKARTA, TAHUN 1986

5. INDRA ISMAWAN, KUMPULAN PERNYATAAN BUNG KARNO TENTANG GERAKAN 30 SEPTEMBER 1965, BENARKAH BUNG KARNO SEBAGAI DALANG?, MEDIA PRESSINDO, YOGYAKARTA, TAHUN 2006.

6. FACHRY ALI, REFLEKSI PAHAM KEKUASAAN JAWA DALAM INDONESIA MODERN. PT. GRAMEDIA, JAKARTA, TAHUN 1986.