PI 10 Persen, Kaltim Masih Bentuk BUMD

BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara bersedia ambil bagian Partisipating Interest (PI) 10 persen dalam Wilayah Kerja (WK) Mahakam, setelah pengelolaan WK mahakam beralih dari Total E &P  Indonesie ke PT Pertamina pada 1 Januari 2018. WK Mahakam dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengungkapkan bahwa Pemprov Kaltim telah berminat untuk mengelola dan ambil bagian dari PI 10 persen tersebut, namun masih menunggu terbentuknya BUMD terkait.

“Sudah ada pernyataan dari Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar yang menyampaikan bahwa bersedia, artinya deadline pada Januari sudah terpenuhi. Tapi kami masih menunggu terbentuknya BUMD dari pemkab,” katanya saat serah terima pengelolaan WK Mahakam, baru-baru ini.

Pemprov Kaltim telah menunjuk PT Migas Mandiri Pratama (PT MMP) untuk mengelola blok migas tersebut. Sementara Pemkab Kukar telah menunjuk BUMD-nya, PT Tunggang Parangan yang belakangan membentuk PT Mahakam Gerbang Raja.

Ia menjelaskan persoalan PI 10 persen ini tidak menganggu kinerja dari produksi migas pada Blok Mahakam. Pengelolaan WK Mahakam merupakan produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional.

“Saya pastikan tidak menganggu kerja WK Mahakam. Jika BUMD belum juga terbentuk pada 2018 maka jatah PI 10 persen belum bisa diberikan, maka yang rugi daerah sendiri,” tukasnya.

Amin menambahkan molornya penyelesaian kedua BUMD ini, akan merugikan kedua pemda sendiri. Karena kewajiban pemegang hak PI 10 pesen wajib menyetorkan cash call untuk menjalankan proyek ini.

“Makin lama, semakin rugi daerah sendiri. Karena, kalau pegang (PI) persen, ada kewajiban setor cash call. Karena selama ini ditanggung Pertamina. Kalau nanti, revenue kebagian 10 persen. Kalau mundur sampai 1 Januari 2019, berarti selama 2018, revenue dikurangi cash Call itu milik Pertamina, bukan daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam meyakinkan tidak akan mengganggu proses produksi WK Mahakam.

“Soal ini tidak ada kaitan dengan produksi. Tim sudah bekerja dan kita juga sudah siapkan budget dan revenue,” pungkasnya.

Hingga kini PHM sudah melakukan 14 sumur dan akan menyelesaikan sumur ke 15 sebagai upaya Pertamina menjaga kesinambungan produksi. Transfer pekerja TEPI menjadi pekerja PHM juga telah mencapai 98,23 persen.