HKTI: Kurangnya Stok Beras Akibat Pemerintah Kurang Peka

PADANG — Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Fauzi Bahar, mengatakan upaya pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI untuk memenuhi kebutuhan beras medium dengan cara impor, bukan solusi yang tepat. 

Menurutnya, persoalan kurangnya ketersediaan beras, karena masih terlihat kurang pekanya dan perhatian pemerintah terhadap petani muda. Hal demikian akan membuat kondisi pertanian di Sumbar sulit untuk berkembang, meski telah ada sejumlah bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian untuk para petani, seperti pupuk, bibit, dan alat mesin pertanian.

Ia menilai, pemerintah perlu bergerak untuk memanfaatkan petani-petani muda yang lahir dari perguruan tinggi, yang telah memperlajari cukup banyak tentang pertanian. Bahkan ada sekira ratusan sarjana pertanian yang lahir setiap tahunnya, namun hanya sedikit dari mereka yang menerapkan ilmunya menjadi pertanian. Padahal, jika mereka diperhatikan oleh pemerintah, dengan cara mengajak mereka untuk menjadi pebisnis di bidang pertanian, maka kondisi pertanian dapat dipastikan stabil.

“Di Sumbar ini sebenarnya tidak perlu impor beras, karena beras yang diproduksi oleh petani di Sumbar terbilang banyak dan memiliki kualitas bagus seperti beras Solok. Namun, terlepas dari setuju apa tidak soal impor beras, yang saya lihat selama ini, perhatian kepekaan dan perhatian pemerintah untuk menarik petani muda itu yang belum ada. Seharusnya, upaya untuk memenuhi kebutuhan beras itu bisa dilakukan dengan menggerakkan petani muda,” katanya, Senin (15/1/2018).

Fauzi menjelaskan, menjadi seorang petani bukanlah hal yang buruk. Petani merupakan suatu pekerjaan yang bisa menghasilkan rupiah dengan waktu yang cukup singkat. Seperti halnya bertani padi, dengan hitungan waktu tiga bulan, padi sudah bisa panen. Tidak perlu memiliki lahan yang luas, cukup dengan memiliki minimal satu haktare lahan sawah saja, sudah bisa memperoleh penghasilan mencapai jutaan rupiah. Artinya, uang dapat, pemerintah juga  terbantu dari hasil panen yang dilakukan.

Untuk itu, ia menyatakan pemerintah seharusnya tergelitik untuk memperhatikan petani muda. Jika petani tidak memiliki generasi, perlahan-lahan akan sedikit orang menjadi petani, dan ujung-ujungnya Sumbar atau pun Indonesia ini menjadi negara impor pangan saja.

Apalagi, katanya, cukup banyak sarjana-sarjana pertanian yang menjadi pegawai. Kondisi itu bila dibiarkan, ilmu-limu yang didapatkan selama menjalani pendidikan di bangku perguruan tinggi menjadi percuma.

“Intinya, mengimpor beras bukan upaya yang tepat. Karena untuk memenuhi kebutuhan beras ini harusnya memiliki produksi yang banyak. Cara untuk memproduksi beras yang banyak, ya diperbanyak petaninya. Nanti kalau diimpor pula, khawatirnya harga gabah petani bisa turun, karena kebutuhan malah diisi oleh beras impor,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Asben Hendri, mengatakan dari catatan Disperindag di Sumbar tidak masuk untuk beras impor tersebut. Karena untuk di Sumbar sendiri, produksi beras terbilang surplus. Bahkan, hasil produksi beras di Sumbar turut mengisi kebutuhan beras di provinsi tetangga.

“Beras di Sumbar ini  turut dikirim ke provinsi tetangga, seperti Riau, Batam, Bengkulu, dan Jambi. Artinya, produksi lokal saja bisa mengisi kekosongan beras di daerah lain, maka dari itu beras impor tidak masuk ke Sumbar,” jelasnya.

Ia mengaku tidak mengetahui, apakah beras yang ada di Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Sumbar, ada beras impor atau tidak. Sementara ketika dihubungi, Kepala Bulog Divre Sumbar Suharo, belum memberikan penjelasan yang pasti, karena mengaku tengah melakukan rapat, sehingga belum bisa memberikan kejelasan lebih lanjut.