Titiek: Penyuluh Kunci Tercapainya Swasembada Pangan di Era Pak Harto
YOGYAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi SE menegaskan, kunci tercapainya swasembada pangan nasional berada di tangan para penyuluh lapangan. Mereka merupakan ujung tombak yang sangat penting bagi sektor pertanian maupun peternakan.
Berita terkait:Titiek Dorong Karangtaruna Bantu Kelompok Tani Miliki Badan Hukum
“Saya ingat betul, Pak Harto, mengatakan bahwa suksesnya swasembada pangan Indonesia tahun 1982 itu, ujung tombaknya adalah penyuluh pertanian. Tanpa penyuluh, tidak akan mungkin bisa,” kata Titiek Soeharto saat acara Temu Tani di Kelompok Ternak Lembu Seto, Pongkol, Nglipar, Gunungkidul.

Menurut putri Presiden ke-2 RI ini, keberadaan penyuluh lapangan sangat vital. Yakni dalam mendampingi petani maupun peternak untuk mengembangkan dan memajukan usahanya.
“Mereka sangat penting sekali. Mereka memiliki kemampuan khusus (yang dibutuhkan petani atau peternak), dan mau terjun ke desa-desa. Sebab tidak semua mau melakukan itu,” ungkapnya.
Berita terkait: Titiek Soeharto: Pemanfaatan Lahan Marjinal Belum Maksimal
Mengingat begitu vitalnya peran penyuluh lapangan, Anggota DPR RI yang duduk di Komisi Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu mengaku selalu memperhatikan dan memperjuangkan nasib seluruh petugas agar memiliki status yang lebih baik. Khususnya bagi yang masih berstatus Tenaga Harian Lepas (THL).

“Kita sadari pentingnya penyuluh. Karena itu Komisi IV selalu memperhatikan dan memperjuangkan nasip penyuluh khususnya THL supaya mendapatkan status yang lebih baik. Tentu sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ada. Misalnya persyaratan umur 35 tahun,” katanya.
Sebelumnya, salah seorang warga yang merupakan Ketua UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Nglipar, Murjito, mengeluhkan minimnya jumlah tenaga lapangan yang dimiliki. Ia juga menyebut nasib penyuluh hewan khusunya yang berstatus THL sampai saat ini masih belum baik. Ia pun memohon pada Titiek Soeharto agar dapat membantu.
“Untuk wilayah kecamatan Nglipar, kita memiliki 10 orang tenaga. 6 orang PNS sementara 4 orang masih THL dan tenaga kontrak,” ujarnya.