PKH Sukses, Anggota Keluar dari Jerat Kemiskinan
MAUMERE – Suksesnya Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dicapai bila ada pendampingan secara intensif dan berkelanjutan dikarenakan peserta PKH merupakan keluarga sangat miskin (KSM) dan tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk memperjuangkan hak–hak mereka.
“Pendampingan perlu untuk memastikan peserta PKH melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan program dan jangan sampai dana bantuan dipergunakan untuk kepentingan yang lain seperti biaya pesta dan lainnya,” tegas Drs. Yoseph Ansar Rera, Bupati Sikka, kepada Cendana News Selasa (28/11/2017).
Ansar tegaskan, pihaknya sedang menghitung bahwa penanganan fakir miskin dalam waktu 5 tahun mestinya sudah siap dan mandiri. Oleh karena itu dirinya mengajak agar jangan menjadikan PKH sebagai harapan semata tetapi program ini sukses bila peserta PKH terlepas dari jeratan kemiskinan.
Pendamping sebutnya, diperlukan karena PKH merupakan program perlindungan bantuan sosial bagi KSM peserta PKH yang dilakukan secara berkelanjutan dan juga pendampingan memberikan ruang tanpa batas bagi peserta PKH untuk saling belajar dan bertanggung jawab atas komitmen yang telah disepakati.
“Pendampingan juga dilakukan untuk memperkuat modal sosial bagi peserta PKH terutama di bidang pendidikan dan kesehatan agar tujuan tersebut terealisasi. Ini menjadi tugas pendamping sehingga perlu bekerja sungguh-sungguh,” ungkapnya.
Ansar juga menambahkan pendamping PKH sebagai ujung tombak dalam kesuksesan program PKH diharapkan memiliki multi talenta yang mampu menjawab dan menyelesaikan setiap masalah yang ada di lapangan. Mulai dari penyelesaian masalah karena tersumbatnya informasi sampai dengan membantu para peserta mendapatkan legalitas dokumen yang dibutuhkan.
Satu harapan besar dibebankan kepada pendamping PKH, tambahnya, agar mampu menjadi motivator dan inovator dalam usaha kelompok produktif para peserta PKH sehingga bisa memberikan pendapatan tambahan untuk memperbaiki kesejahteraan.
“Pendamping harus saling berkoordinasi karena dengan koordinasi pendamping dan operator PKH dapat memahami program serta memiliki komitmen untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pendamping di kecamatan,” tuturnya.
Para pendamping pun, pinta mantan Sekda Kabupaten Ende ini, harus mempunyai komitmen untuk mau dan mampu melaksanakan tugas pendampingan pada daerah masing–masing serta dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui.
Sementara itu Direkotorat Perlindungan dan Jaminan Sosial urusan PKH Kementrian Sosial, Ratna menyampaikan, saat ini program PKH menjadi program nasional, program yang benar–benar sedang diangkat ke permukaan. Ke depan penerima manfaat PKH akan ditingkatkan menjadi 10 juta penerima orang yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi.
“Jadi ini kesempatan bagi provinsi NTT untuk memunculkan tenaga–tenaga pendamping PKH yang akan membantu masyarakat untuk mendapat bantuan dari kementerian sosial,” sebutnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Moni Emi Lusia Laka, SH menyatakan, pihaknya selalu melakukan evaluasi kinerja para pendamping. Para pendamping PKH tidak hanya bertugas pendampingan saja tetapi juga mendampingi kelompok usaha bersama (KUBE) PKH.
“PKH dilaksanakan di Kabupaten Sikka sejak tahun 2007, secara garis besar jumlah pendamping PKH di Kabupaten Sikka sebanyak 70 orang yang tersebar di 21 kecamatan dengan jumlah KSM penerima program sebanyak 15.440 jiwa,” kata Moni.
Emi sapaannya juga manambahkan sejak tahun 2010 sampai tahun 2015 banyak usaha dari KUBE seperti ternak kambing, babi, tenun ikat, usaha kios dan usaha minyak VCO atau minyak kelapa murni. Juga ada swadaya murni seperti di Desa Bloro dengan jumlah anggota sebanyak 29 orang dan sudah memiliki modal kurang lebih 60 juta. Ke depan ini akan diarahkan menjadi BUMDES.