Munas NU, Solusi Masalah Bangsa
MATARAM – Hasil Musyawarah Nasional (Munas) alim ulama dan Konferensi Besar (Kombes) Nahdlatul Ulama diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, khususnya terkait masalah radikalisme, intoleransi, penguatan ekonomi umat, termasuk materi lain yang dibahas.
“Apapun hasil Munas dan Kombes kita harapkan bisa memberikan solusi dan rekomendasi kepada pemerintah apa yang akan dilakukan, khususnya terkait radikalisme dan intoleransi, termasuk berkaitan dengan redistribusi aset,” kata Presiden Jokowi di acara Munas Alim Ulama dan Kombes NU di Mataram, Kamis (23/11/2017).
Menurut Presiden Jokowi, masalah radikalisme, intoleransi dan penguatan ekonomi umat menjadi salah satu perhatian pemerintah sekarang ini, saran dan rekomendasi dari para alim ulama tentu akan menjadi masukan berharga bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Selain itu, salah satu program dan upaya pengentasan kemiskinan adalah melalui redistribusi aset ribuan hektar lahan, termasuk hak pengelolaan kawasan hutan untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat.
“Tapi dalam proses distribusi tersebut, harus dilakukan dengan tepat, jangan sampai setelah dibagi nanti kemudian dijual. Maka pemerintah hati-hati, bagaimana melakukan distribusi dan pemanfaatan agar bisa dirasakan masyarakat,” katanya. Termasuk mendorong pengembangan UMKM bisa terus dilakukan, sebagai salah satu upaya mendorong pengembangan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Rais Aam PBNU, KH. Ma’ruf Amin mengatakan, ancaman radikalisme dan intoleransi di Indonesia sudah cukup mengkhawatirkan dan bisa merusak keutuhan bangsa dan negara. Itulah sebabnya dalam acara Munas dan Kombes NU menjadi pembahasan serius yang dilakukan para ulama.
Tantangan berikutnya adalah tantangan ekonomi berkeadilan. Selama ini, sumber dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia kebanyakan dikuasi oleh segelintir orang. Kondisi tersebut kalau tidak ditangani serius bisa memantik kesenjangan sosial.
“Karena itulah, kesenjangan ekonomi harus segera dikikis melalui kebijakan dan pemerataan pembangunan, tanpa ada monopoli dari segelintir orang,” ungkapnya.
Menurut Amin, sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU berkepentingan dan akan mendukung sepenuhnya setiap upaya penguatan ekonomi masyarakat yang dilakukan pemerintah, mengingat sebagian besar warga NU adalah masyarakat kecil dan masih dalam taraf miskin.