Muhaimin: Indonesia Kiblat Perekonomian Syariah Dunia
JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar mengatakan, dalam upaya meningkatkan kemajuan ekonomi Indonesia maka diperlukan sistem ekonomi yang ekslusif yang mendapat daya dukung yang kuat dari seluruh masyarakat.
“Sistem ekonomi ekslusif yang saya maksud adalah paling tidak berlandaskan pada keadilan, kebersamaan, keberhasilan, dan kemakmuran bagi seluruh lapisan untuk menjalankan roda perekonomian,” kata Muhaimin dalam sambutannya pada diskusi bertajuk “Prospek Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Global”, di Kantor PKB, Jakarta, Jumat (3/11/2017).
Baca Juga : Keuangan Syariah, Arus Baru Ekonomi Indonesia
Menurutnya, jika industri ekonomi syariah betul-betul menjadi alternatif yang diperkuat dan dikembangkan maka dapat menjadi salah satu solusi utama dalam pembiayaan pembangunan Indonesia.
“Baik untuk pembangunan ekonomi umat, infrastruktur maupun program-program pembiayaan pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan ekonomi sosial,” imbuhnya.
Disampaikannya, pada tataran ekonomi global kinerja keuangan syariah dunia memperlihatkan pertumbuhan yang sangat besar. Pada 2015, volume industri halal global mencapai USD 3, 80 triliun, dan diperkirakan mencapai USD 38 triliun pada 2021.
Sementara di Indonesia, meskipun pertumbuhan keuangan ekonomi syariah tercatat tinggi, posisi dalam Global Islamic Economic Indicator 2017 masih berada pada urutan ke 10.
Adapun dari segi aset masih sangat kecil. Pasar perbankan syariah pada tahun 2016 baru mencapai 5,3 persen.
Masih sangat kecil dibandingkan seluruh aset industri perbankan nasional di Indonesia. Capaian ini masih jauh dibawah negara-negara lain seperti Arab Saudi 51,1 persen, Malaysia 23, 8 persen, dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.
“Potensi ini menunjukkan bahwa ketika perekonomian syariah di Tanah Air bisa tumbuh dan berkembang maka bisa menjadi bagian dari pertumbuhan dari perbankan syariah global,” ungkapnya.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Agustus 2017, total aset keuangan syariah Indonesia, tidak termasuk saham syariah mencapai Rp 1.048,8 triliun. Yang terdiri dari aset perbankan syariah Rp 389,74 triliun, Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah Rp 99,15 triliun, dan pasar modal syariah Rp 559, 59 triliun.
“Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan total aset industri keuangan yang mencapai Rp 13.092 triliun, maka ‘market share’ industri keuangan syariah sudah mencapai 8,01 persen,” ujarnya.
Ditegaskan, bahwa tantangan yang dihadapi adalah masih kurangnya pemahaman dan induktifitas masyarakat terhadap produk keuangan syariah.
Berdasarkan survai nasional literasi dan keuangan syariah OJK tahun 2016 tingkat inflansi keuangan syariah Indonesia masih jauh dari maksimal yaitu 8,11 persen dengan tingkat inklusi mencapai 11,6 persen.
“Ini artinya hanya 8 dari 100 orang Indonesia yang paham produk dan layanan keuangan syariah. Terdapat sebanyak 11 dari 100 orang yang memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah,” jelasnya.
Peningkatan kualitas dan kemajuan perekonomian syariah bisa menjadi bagian dari kemampuan kita untuk menopang kemajuan perekonomian nasional.
“Kita bisa belajar dari Malaysia maupun negara lain yang memberikan kemudahan berbagai hal bagi kemajuan perekonomian syariah,” ujarnya.
Kemudahan itu, tambah dia, seperti intensif pajak, riset dan pengelolaan APBN. Indonesia harus didorong agar bagaimana perekonomian syariah dan pengelolaan dana negara jadi bagian yang tak terpisahkan untuk kemajuan ekonomi nasional.
Baca Juga : Indonesia Pusat Keuangan Syariah Global
Untuk itu, kata Muhaimin, PBK mendedak kepada otoritas terkait seperti Bank Indonesia (BI), OJK, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) agar terus meningkatkan regulasi yang efesin dan efektif untuk mendukung ekonomi syariah Indonesia
“Agar tidak tumpang tindih maka regulasi ketiga intitusi tersebut harus bekerja sesuai dengan tupoksinya,” ujarnya.
PKB, tegas dia lagi, memandang bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk Muslim terbesar dunia bisa menjadi pusat keuangan syariah dunia.
“Kami berharap Indonesia jadi pelopor dan kiblat kemajuan perekonomian syariah dunia, dari berbagai bidang tak cuma perbankan syariah, tapi juga wisata halal dan lainnya,” pungkas Muhaimin.