Festival DBIP, Dorong Keterbukaan Informasi Desa
MATARAM – Guna terus mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pengelolaan Dana Desa (DD), Komisi Informasi (KI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP).
“Harus diakui tingkat pengetahuan dan kesadaran sebagian besar desa di NTB tentang keterbukaan informasi masih rendah. Festival DBIP diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mendorong keterbukaan informasi di tingkat desa,” kata Komisioner KI NTB, Hendriadi di Mataram, Jumat (24/11/2017).
Dalam festival DBIP, desa-desa yang menjadi peserta akan berkompetisi, apakah desa yang bersangkutan telah memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, lalu bagaimana tata cara pelayanan pengajuan dan pemberian informasi publik kepada masyarakat pemohon informasi.
Dikatakan Hendriadi, keberhasilan DBIP sendiri, indikatornya misalnya, desa menyediakan informasi, baik terkait program kerja maupun pengelolaan dana desa tanpa diminta.
Selain itu terkait juga dengan keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, SOP seperti apa, daftar informasi publik apakah memadai, sarana prasarana layanan informasi minimal meja, sarana pengumuman informasi seperti website, dan soal keberadaan anggaran operasional, ada atau tidak.
“Secara umum, festival DBIP dilaksanakan dengan tujuan mendorong keterbukaan informasi publik di desa, mendorong desa lebih terbuka,” katanya.
M. Zaini, Komisioner KI NTB lainnya mengatakan, festival DBIP akan berlangsung 28-30 November melibatkan 14 desa model atau percontohan dari total desa yang ada di kabupaten/kota NTB sebanyak 995. Selain NTB, KI juga mengundang perwakilan desa percontohan dari kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Festival DBIP tersebut akan dihadiri Menkominfo, Kemendagri, dan Kemendes. KI NTB juga akan menandatangani MoU dengan Polda NTB terkait penanganan sengketa informasi terutama yang masih dalam wilayah administratif merupakan kewenangan KI. Sementara aparat hukum baru bisa masuk ketika menyangkut perkara pidana.