PADANG — Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Sumatera Barat dalam waktu dekat akan membentuk sebuah desa yang menjadi sentra tanaman kakao, dengan komitmen memberikan harga pasar yang menguntungkan para petani.
Kepala Distanhorbun Sumbar Candra mengatakan selama ini persoalan yang dihadapi oleh para petani kakao ialah hama dan pangsa pasar. Sehingga berdampak kepada mulai menurunnya minat masyarakat untuk bertanam kakao.
“Sebagai bentuk solusi dari hal tersebut, dalam waktu dekat Distanhorbun akan membentuk Desa Mandiri Kakao, yang direncanakan dibentuk di Sungai Garinggiang, Kabupaten Padangpariaman,” katanya, Senin (6/11/2017).
Ia menjelaskan, dengan adanya Desa Mandiri Kakao itu, ada jaminan bagi petani kakao untuk mendapatkan harga jual yang dinilai menguntungkan. Karena, untuk membeli hasil panen kakao dari petani, Distanhorbun akan melibatkan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), sebagai lembaga yang menampung hasil panen kakao.
“Jadi BUMNag nantinya akan membeli hasil panen kakao dari petani itu seharga Rp20.000 per kilogramnya. Selama ini, harga kakao sering mengalami perubahan, bahkan harganya turun mencapai Rp10.000 – Rp15.000 per kilogramnya,” ujarnya.
Candra menyebutkan, dengan adanya BUMNag, maka petani kakao bisa menjual hasil panennya menuju satu pintu, yakni hanya pada BUMNag. Ia mengakui, tidak memaksa patani kakao untuk menjual hasil panennya ke BUMNag. Namun, ia berharap, petani kakao bisa memanfaatkan momen kehadiran BUMNag, karena harga jualnya konsisten dan tidak berubah-ubah.
Tidak hanya soal memberikan jaminan harga yang menguntungkan bagi petani kakao, melalui Desa Mandiri Kakao itu, juga memberikan penyuluhan kepada petani kakao, terkait bibit yang bagus, perawatan tanaman kakao, dan hingga mengatasi persoalan hama.
Menurutnya, dengan Desa Mandiri Kakao itu, juga sebagai upaya Distanhorbun untuk tetap mempertahankan petani kakao yang ada di Sumbar, karena tak dapat dipungkuri, ada petani kakao di Sumbar yang beralih bertani kopi. Ke depan, Desa Mandiri Kakao tersebut akan hadir di desa-desa yang memiliki lahan perkebunan kakao yang tergolong luas.
Candra juga mengatakan, saat ini ada sekira 157 ribu haktare lahan kakao di Sumbar yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Lahan kakao yang terluas itu ada di Kabupaten Pasaman dengan luas perkebunan kakao mencapai 35 ribu haktare.
Lahan kakao juga ada di Kabupaten Padangpariaman luasnya 25 ribu haktare. Selanjutnya, tersebar di Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dan kabupaten dan kota lainnya.
“Yang menjadi sentra kakao di Sumbar itu yakni Payakumbuh, Limampuluh Kota, dan Padangpariaman. Di daerah tersebut, hasil kakaonya juga telah diolah sendiri seperti coklat,” ungkapnya.
Sementara itu salah seorang petani kakao di Kabupaten Limapuluh Kota, Helmy mengatakan, selama ini kalau bicara hama, hama yang sering menyerang tanaman kakao para petani yakni tupai.
Bahkan, upaya untuk membasmi hama itu, Pemerintah Nagari setempat juga menggelar lomba menembak tupai. Tapi, hasilnya masih saja tupai-tupai yang ada itu merusak buah kakao para petani.
“Belum lagi soal harga, kadang-kadang harganya cukup menyenangkan, kadang-kadang mengecewakan. Ya, namanya petani kakao, soal hama dan perubahan harga sudah sering kita alami,” katanya.
Selain itu, Helmy juga menyebutkan baik, jika ada pemerintah turut turun untuk membantu petani kakao yang mulai dilema dengan kondisi yang ada. Menurutnya, untuk harga Rp20.000 per kilogramnya, sudah merupakan harga yang lumayan menguntungkan bagi petai kakao.
“Saya dulu sempat mau tebang semua tanaman kakao saya mencapai 100 tanaman kakao itu. Tapi, setelah saya pikir-pikir, berkebun kakao tidak lah terlalu menghabiskan waktu di ladang, akhirnya sampai sekarang tanaman kakao saya masih ada,” katanya.
