Bayi Legislator Wanita Jepang Diusir Dari Pertemuan Majelis
TOKYO – Seorang bayi laki-laki putera dari Anggota Dewan Kota Kumamoto yang dibawa ke sebuah pertemuan majelis kota di Jepang oleh ibunya diusir dari pertemuan karena kehadirannya dianggap melanggar peraturan. Kejadian itu menjadi sorotan publik terhadap fenomena rintangan yang dihadapi oleh wanita pekerja di Jepang.
Anggota Dewan Kota Kumamoto, Yuka Ogata membawa anak laki-lakinya yang berusia tujuh bulan ke pertemuan majelis kota tersebut pada Rabu (22/11/2017). “Namun Dia diminta untuk membawa anak laki-lakinya keluar, karena peraturan membatasi kehadiran anggota majelis,” kata Pejabat Kota Naoya Oshima, Jumat (24/11/2017).
Ogata mencoba untuk tetap tinggal dengan puteranya, namun pembicara majelis akhirnya membujuknya untuk membawa bayinya keluar. Dia kemudian menyerahkan bayinya kepada pengasuh dan kembali untuk mengikuti pertemuan. “Saya ingin menyoroti kesulitan yang dihadapi wanita yang mencoba berkarir dan membesarkan anak-anak,” kata Ogata, 42.
Para pakar ekonomi mengatakan bahwa populasi Jepang semakin cepat menua, sehingga menempatkan perempuan ke dalam angkatan kerja sangat penting.
Perdana Menteri Shinzo Abe telah meningkatkan jumlah pekerja wanita di Jepang. Hal tersebut menjadi bagian penting dari rencana ekonomi yang disiapkan. Salah satu solusi yang disiapkan untuk pekerjwa wanita adalah dengan menjanjikan akan meningkatkan keberadaan penitipan anak.
Abe mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa di 2013 lalu, bahwa Dia akan menciptakan sebuah masyarakat tempat perempuan dapat bersinar. Namun banyak yang menilai baru sedikit kemajuan yang dicapai. Jepang berada di peringkat 114 dari 144 dalam laporan Kesenjangan Gender Global Forum Ekonomi Dunia 2017. Posisi Jepang itu jatuh 13 tingkat sejak Abe mengambil alih kekuasaan.
Abe hanya menempatkan dua wanita ke jabatan menteri dalam perombakan kabinet pada Agustus. Dibandingkan dengan dua kabinet sebelumnya, jumlah tersebut menurun tiga dan lima perempuan. Jumlah wanita yang menjadi anggota parlemen Jepang tercatat hanya 14 persen.
Hukum ketenagakerjaan Jepang tidak memiliki sistem resmi untuk cuti hamil atau cuti keluarga bagi politisi. Pada 2000, seorang anggota parlemen nasional di Partai Liberal Demokrat Abe mengambil tiga hari libur dari parlemen untuk melahirkan, yang mendorong legislatif untuk mengizinkan cuti hamil bagi anggotanya. Tercatat sebanyak 12 anggota parlemen telah memanfaatkan cuti hamil paling lama tiga bulan. (Ant)