Pemerintah Perlu Perhatikan Konsumsi Pangan Warga Miskin
JAKARTA — Pemerintah perlu memperhatikan kecukupan konsumsi pangan bagi warga miskin yang tersebar di berbagai daerah dengan benar-benar memastikan beragam program subsidi dapat tepat sasaran kepada mereka yang termarjinalkan.
“Perlu menjadi perhatian, bahwa 50 persen konsumsi masyarakat miskin adalah konsumsi pangan,” kata peneliti lembaga Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah, Kamis (26/10/2017).
Baca juga: Wako Padang Klaim PKH Telah Mampu Kurangi Angka Kemiskinan
Menurut Syarif, pemerintah harus memastikan bahwa mekanisme program bantuan seperti E-Warong dapat diterapkan dengan baik sehingga bantuan pangan tersebut dapat terealisasi.
Hal itu, ujar dia, karena tidak terealisasinya bantuan ini tentu dapat merugikan masyarakat kalangan menengah bawah, karena dapat menggerus daya beli yang mereka miliki.
“Skema nontunai memang langkah yang baik. Akan tetapi, pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur penyaluran bantuan nontunai secara baik,” ucapnya.
Apalagi, ia mengingatkan bahwa pemerintah telah menargetkan 10 juta penerima subsidi pangan akan tersalurkan dengan mekanisme nontunai.
Sebelumnya, Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi menginginkan pemerintah lebih bersikap proaktif dalam mengantisipasi beragam tantangan yang dinilai bisa menghambat cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan swasembada pangan.
Menurut Hizkia Respatiadi, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain adalah bertambahnya jumlah penduduk, berkurangnya lahan pertanian, dan semakin menuanya usia para warga yang memilih mata pencaharian sebagai pekerja di sektor pertanian.
Hizkia juga menginginkan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan integrasi kepada pasar internasional dalam rangka menstabilkan harga pangan nusantara.
Ia mencontohkan komoditas beras, di mana Indonesia dinilai bisa memperkuat kerangka kerja sama melalui mekanisme Masyarakat Ekonomi ASEAN misalnya terkait dengan impor beras dari negara tetangga guna memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Hal tersebut, menurut dia, layak untuk dilakukan karena kebutuhan pasar dalam negeri pada saat ini relatif masih belum mampu dipasok oleh petani lokal yang ada di berbagai daerah.
Menurut dia, ketersediaan komoditas pangan akan membuat harga pangan stabil dan memperluas jangkauannya yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat.
Baca juga: Perempuan Miskin Basis Pendidikan Berkelanjutan di Gianyar
Apalagi dengan harga pangan yang terjangkau, lanjutnya, maka pemerintah juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mampu menciptakan ketahanan pangan.
Sementara itu, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengingatkan, kedaulatan pangan sesungguhnya yang bukan sekadar pencapaian target produksi, tetapi juga mengangkat harkat kesejahteraan penyedia pangan Indonesia.[Ant]