Katalunya Siap Lakukan Pembangkangan Umum Kepada Madrid
MADRID – Katalunya yakin bahwa semua pejabat, termasuk polisi, akan menentang upaya Madrid memberlakukan penguasaan langsung di wilayah tersebut pasca polemik referendum yang terjadi.
Perselisihan antara pemerintah Spanyol dengan pemerintah daerah Katalunya tersebut memunculkan kekhawatiran akan adanya kerusuhan di antara sekutu Spanyol di Eropa. Pemimpin gerakan pemisahan Katalunya dari Spayol mengatakan, bahwa referendum, yang ditentang, pada 1 Oktober itu memberi mereka mandat untuk menyatakan kemerdekaan dari seluruh Spanyol.
“Bukannya kami akan menolak. Ini bukan keputusan pribadi. Ini adalah keputusan tujuh juta orang,” kata Kepala Urusan Luar Negeri Katalunya Raul Romeva, Senin (23/10/2017).
Romeva menyebut semua institusi, termasuk polisi, diyakini akan mengikuti perintah dari lembaga Katalan dan bukan dari pemerintah Spanyol. Pemerintah Katalan mengatakan sekitar 90 persen dari mereka yang ikut dalam referendum pada 1 Oktober memilih untuk merdeka.
Tapi hanya 43 persen pemilih dan 1 dari 3 orang Katalan berpartisipasi, dengan sebagian besar penentang pemisahan Katalunya tinggal di dalam rumah. “Dari sudut itu, saya tidak ragu bahwa semua pegawai negeri sipil di Katalunya akan terus mengikuti perintah dari lembaga terpilih dan sah, yang kita miliki saat ini,” katanya.
Kemelut Katalan menimbulkan kekhawatiran di antara negara Eropa sehingga dapat meluas ke seluruh benua. Dari Skotlandia ke Flanders dan Lombardy, krisis keuangan 2007-2009, pengangguran dan migrasi telah memungkinkan partai anti-Uni Eropa dan populis untuk mendapatkan dukungan ketidakpuasan dengan elit politik dan membuka kembali divisi kawasan.
Dua daerah kaya di Italia utara telah melakukan pemungutan suara pada Minggu untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Dalam pertemuan puncak Eropa pada pekan lalu, para pemimpin berusaha meredakan kemelut Spanyol dengan Katalunya dan memaparkan pemisahan diri tersebut sebagai masalah dalam negeri.
Pemerintah Spanyol sendiri telah meminta pemberlakukan kekuasaan konstitusional khusus untuk memecat pemerintah daerah Katalunya. Dan memaksa mengadakan pemilihan umum dalam melawan upaya kemerdekaan, yang mengguncang perekonomian Spanyol. Pemungutan suara di Senat setempat untuk menerapkan peraturan itu akan digelar pada Jumat (27/10/2017). (Ant)