Indonesia Harus Perjuangkan Subsidi Pangan Petani Kecil
JAKARTA — Pemerintah Indonesia harus dapat memperjuangkan kepentingan subsidi pangan bagi kalangan petani kecil dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 Organisasi Perdagangan Sedunia (WTO) yang berlangsung di Argentina, Desember 2017.
“Proposal subsidi untuk petani kecil ini merupakan bagian dari proposal ‘Public Stockholding for Food Security‘ yang diajukan oleh Kelompok Negara 33 atau G33 yang dipimpin oleh Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti di Jakarta, Senin (16/10/2017).
Menurut Rachmi Hertani, proposal tersebut sangat penting bagi petani kecil di Indonesia, karena dengan dicapainya kesepakatan ini maka Negara memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Hal itu, ujar dia, juga merupakan hal yang penting antara lain mengingat secara mayoritas petani Indonesia adalah petani gurem yang masih perlu dukungan maksimal dari negara.
Sementara itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla perlu mewujudkan kedaulatan pangan sesungguhnya yang bukan sekadar pencapaian target produksi, tetapi juga mengangkat harkat kesejahteraan penyedia pangan Indonesia.
“Padahal bicara pangan bukan hanya ketahanan atau terpenuhinya target produksi tetapi juga kesejahteraan para produsen pangan,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Sarah Herawati.
Menurut dia, dengan menyambut perayaan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada tanggal 16 Oktober, maka pemerintah juga perlu lebih serius dalam menyelesaikan beragam permasalahan terkait dengan aktivitas pertanian dan perikanan.
Ia berpendapat bahwa dalam gaungan poros maritim dan negara agraris yang sering dilekatkan pada Indonesia, pemenuhan hak petani dan nelayan sebagai produsen pangan justru diabaikan.
Susan mencontohkan problematika mengenai mekanisasi pertanian di berbagai wilayah seperti adanya intervensi kemiliteran menggunakan input pertanian yang disediakan secara gratis, hingga alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan monokultur yang kerap melalui pola pembebasan lahan secara paksa yang mengatasnamakan proses pembangunan.[Ant]