IDEAS: Periode Jokowi Utang Diproyeksikan Tembus Rp5 ribu Triliun

JAKARTA — Direktur Indonesia Development and Islamic Center (IDEAS), Yusuf Wibisono memaparkan, dalam proyeksi IDEAS, APBN 2017 memiliki potensi ‘shortfall’ penerimaan hingga Rp 119 triliun.

Dengan memperhitungkan kapasitas fiskal dan penyerapan anggaran, pemotongan belanja negara diperkirakan Rp160 triliun yang akan membuat defisit anggaran 2017 berada di -2,26 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Sedangkan APBN 2018, kami memproyeksikan potensi shortfall penerimaan mencapai Rp 196 triliun,” kata Yusuf dalam diskusi bertajuk “APBN 2018 Buat Siapa?” di Aula DPTP PKS, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Baca juga: BI Catat Utang Luar Negeri Naik 4,7 Persen pada Agustus

Namun, lanjut dia, karena jelang kontestasi Pilpres, diperkirakan pemotongan belanja akan diminimalkan yaitu Rp103 triliun, yang membuat defisit anggaran 2018 akan mencapai -2,82 persen dari PDB.

Menjelang kontestasi 2017, menurutnya, pemotongan belanja dapat memiliki dampak elektoral yang signifikan. Yakni, berutang akan menjadi pilihan yang lebih disukai dibandingkan pemotongan belanja.

Berbagai ‘targetable investment spending’ pun, ungkap dia, seperti pembangunan jalan untuk mudik dan rusun untuk kelompok miskin. Selain itu, ‘targeted welfare transfer’ seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai, hampir dapat dipastikan tidak akan terganggu.

Bias hutang pun kata dia, dapat terjadi karena petahana cenderung menjalankan defisit yang besar disebabkan sifat temporer pemerintahnya. Upaya memperpanjang kekuasaan akan ditembus dengan biaya berapapun.

“Kami berharap agar APBN 2018 tidak dikurbankan untuk kepentingan politik jangka pendek karena menyangkut nasib bangsa, tentu kami berharap kontestasi ini tidak berujung pada tragedi terancamnya keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang,” ujar Yusuf.

Dengan kondisi utang Indonesia yang menurut Yusuf lebih besar pasak daripada tiang itu, maka dengan kondisi APBN yang sekarang ini pihaknya memproyeksikan stok utang pemerintah pada akhir tahun 2017 akan tembus Rp4 ribu triliun.

“Posisi utang negara sekarang di kisaran Rp380-an triliun. Nah, pada akhir 2018 masa berakhirnya periode Jokowi diproyeksikan utang tembus Rp5 ribu triliun,” ungkap Yusuf.

Baca juga: Penuhi Belanja, Pemerintah Masih Bergantung Utang

Menurutnya, kalau dihitung dari pertama Jokowi jadi presiden, diproyeksi akan membuat sepanjang tahun 2015-2019 sebesar Rp 2.430 triliun atau Rp 486 triliun setiap tahunnya.

“Utang yang dibuat pemerintahan era Jokowi hampir 500 triliun pertahun. Ini menambah utang hampir 2 kali lipat dari era SBY. Ini menjadi beban jangka panjang negeri ini,” jelasnya.

Kembali ditegaskan Yusuf, bila stok utang di akhir era SBY berada di kisaran 26 persen dari PDB. Maka stok utang diakhir era Jokowi diperkirakan akan tembus 31 persen dari PDB.

“Ibu menteri keuangan selalu katakan utang kita terjaga. Betul terjaga, tapi naik terus dari 26 persen, dan nanti di akhir tahun 2017 diproyeksi tembus 31 persen,” ujar Yusuf.

Artinya, kata dia, itu lampu kuning mendekati lampu merah karena trennya naik terus tidak pernah stagnan apalagi turun. Sebetulnya, kata dia lagi, itu peringatan bagi pemerintah era Jokowi. Lalu apa konsekunsi Indonesua ketika stok utang meningkat terus?.

“Utang ini nggak gratis, itu masalah. Utang ini angka dan harus dibayar oleh uang rakyat dari pajak,” tukasnya.

Baca juga: Menkeu: Reformasi Perpajakan Cegah Utang Pemerintah Bertambah

Bila tahun 2012 beban bunga utang masih berada di kisaran 10 persen dari penerimaan perpajakan. Maka, kata Yusuf, di tahun 2016 nilainya telah menembus 14 persen. Pihaknya memproyeksi beban bunga utang akan berada di kisaran 18 persen dari penerimaan perpajakan pada 2019.

Lihat juga...